Pertumbuhan Ekonomi Positif Era Pemerintahan Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan mencatatkan kinerja positif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kendati ada tantangan berat dari global maupun dalam negeri. Optimisme ini antara lain ditopang komitmen dukungan kuat dari otoritas moneter Bank Indonesia (BI), bekerja sama dengan otoritas fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Bank Indonesia sudah menyatakan mereka akan terus berperan di pasar, juga termasuk untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder. Hanya dengan begitu, pemerintah memiliki uang (cukup) untuk membiayai pembangunan," kata CEO Investortrust Indonesia Sejahtera (Investortrust.id) Primus Dorimulu dalam welcome speech di seminar Investortrust Economic Outlook 2025 bertema “Menggali Sumber Ekonomi Potensial Menuju Pertumbuhan 8%”. Seminar berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (13/02/2025).
Baca Juga
BGN Yakin Program Makan Bergizi Gratis Bakal Picu Pertumbuhan Ekonomi
Dari eksternal, sentimen ketidakpastian global meningkat menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, untuk periode jabatan keduanya. Padahal, bahkan sebelum terpilihnya Trump, ekonomi dunia cenderung slow down, ditandai dengan adanya oversupply yang besar serta pertarungan ketat dalam perdagangan di pasar ekspor.
"Ditambah dengan datangnya Trump yang mendegungkan America First, maka yang terjadi adalah bagaimana dunia bereaksi sangat beragam. Umumnya negatif, karena perang dagang akan lebih kencang," katanya.
Ekonomi AS tengah dalam kondisi yang lebih baik dari Indoensia. Hal ini setidaknya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dibarengi meningkatnya daya beli masyarakat AS. Fundamental yang baik tersebut kemudian berefek positif mendorong menguatnya dolar AS terhadap seluruh mata uang global, termasuk rupiah.
Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hai itu juga tidak terlepas dari keterbatasan ruang fiskal yang ada saat ini, sementara Prabowo memiliki program-program yang tertuang pada visi Asta Cita untuk diwujudkan.
Memasuki tahun 2025, Indonesia dihadapkan dengan situasi postur fiskal yang cukup ketat serta ada pembatasan pengeluaran. Terbaru, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu anggaran tahun 2025.
Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah memiliki beban yang besar untuk memenuhi program-program kerja prioritas. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta perumahan, serta pembangunan masyarakat perdesaan.
Berbeda dengan era Presiden ke-7 Joko Widodo, Prabowo di satu sisi memangkas anggaran untuk sektor infrastruktur. "Ini semua dibaca oleh market agak berbeda dengan yang diharapkan oleh Presiden. Pengetatan ini menyebabkan menteri keuangan kesulitan dan juga Indonesia kesulitan," ungkapnya.
Situasi tersebut dinilai oleh Primus bisa menghadirkan adanya ancaman kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum lagi ancaman-ancaman seperti menurunnya daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut ikut mendorong keluarnya arus modal dari pasar dalam negeri.
Baca Juga