BI dan Kadin Sepakat Mendukung Asta Cita Pemerintah

JAKARTA, Investortrust.id — Menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia (BI) dan Kadin Indonesia sepakat bersinergi untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Asta Cita. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU). Saat ini, sudah ada lima area dukungan BI untuk Asta Cita. 


Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengungkapkan, pengusaha nasional memuji langkah-langkah Bank Sentral untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ini antara lain dilakukan dengan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah, sambil terus mendorong ekspansi usaha. "Bagus langkah BI menjaga suku bunga, menjaga currency kita," kata Erwin saat ditemui usai menghadiri breakfast meeting bersama Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI di Thamrin, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

Pada breakfast meeting dengan para petinggi Kadin Indonesia, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan lima langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas rupiah, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung Asta Cita. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Bank Sentral akan memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Namun pada saat yang sama, BI meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Didampingi sejumlah pejabat tinggi BI — di antaranya adalah Deputi Gubernur BI Juda Agung, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, serta Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Firman Mochtar —, Perry mengatakan, BI berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita. Apalagi saat ini, pemerintah mengalami kesulitan fiskal, seperti terlihat pada langkah penghematan yang sangat ketat. Seperti pengalaman selama pandemi Covid-19, tahun 2000-2022, BI akan terlibat dalam burden sharing dengan pemerintah, khususnya otoritas fiskal agar program pemerintah dapat berjalan dengan sukses.
 
Akibat kebijakan Presiden Trump, kata Perry, ekonomi dunia semakin terfragmentasi. Kenaikan tarif impor yang akan diterapkan Presiden yang memiliki tagline “America First” dan “Make America Great Again” itu akan direspons dengan kebijakan serupa oleh berbagai negara, sehingga perang tarif tidak terbendungkan. Indonesia perlu memikirkan strategi menghadapi perkembangan ini.

Dolar AS kian menguat seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi negeri itu. Dolar menguat terhadap semua mata uang dunia. Peningkatan belanja akan mendorong inflasi negeri itu, sehingga penurunan suku bunga acuan The Fed kemungkinan hanya satu kali di tahun ini. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

Daya tarik AS sangat besar. Yield US T-Bonds bertenor 10 tahun sudah 4,543%. Dolar dari berbagai negara pasar berkembang kembali ke AS. Kondisi ini membuat rupiah dalam tekanan. Dolar dari berbagai negara mengalir kembali ke AS. 

“Menghadapi situasi ini, kita harus bergandengan tangan. BI dan Kadin harus bergandengan tangan dengan pemerintah,” kata Perry.  BI merespons, antara lain, lewat penjualan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan selalu hadir di pasar untuk menjaga rupiah.

Ia mengajak Kadin untuk menyukseskan efektivitas penggunaan mata uang lokal dalam kegiatan ekspor dan impor. Saat ini sudah ada sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksi dagang, yakni Jepang, Singapura, Thailand, South Korea, India, dan United Arab Emirates (UAE). 

Likuiditas, kata Perry, masih cukup bagus. Ke depan, BI akan mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas, yakni sektor padat karya, sektor yang  menyerap banyak tenaga kerja. Selama ini, banyak kredit perbankan yang jatuh ke sektor padat modal dan padat teknologi. Pada kesempatan itu, BI dan Kadin sepakat menyukseskan efektivitas insentif likuiditas ke sektor prioritas.

Untuk mendorong ekspor dan stabilitas rupiah, Perry meminta Kadin mengumpulkan para eksportir. Sedang BI akan menghimpun para bankir. Pertemuan BI, Kadin, eksportir, dan bankir penting untuk membahas penggunaan mata yang lokal dalam transaksi dagang dan rencana perumusan aturan baru tentang devisa hasil ekspor (DHE). Saat ini, cadangan devisa yang dikuasai BI di atas US$ 156 miliar. 
  
Kepada pers, Erwin Aksa menuturkan, BI telah menyampaikan komitmen untuk terus melakukan intervensi pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah dari ancaman menguatnya dolar AS. "Depresiasi rupiah sejalan dengan mata uang regional, bahkan rupiah lebih kuat dari mata uang negara maju (di luar AS) seperti yen," ungkapnya.

Selain peran menjaga stabilitas nilai tukar, Kadin memuji langkah BI yang memberikan insentif kepada perbankan yang rajin menyalurkan kredit terhadap sektor-sektor padat karya, termasuk yang menjadi program prioritas dari pemerintahan Prabowo. BI sudah menyatakan komitmen untuk  memberikan insentif terhadap perbankan yang mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
 
"Kalau kita berbicara program Pak Prabowo, di sini adalah program perumahan. Itu menarik sekali untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita," ujar Erwin.

Ke depan, BI dan Kadin sepakat akan membuat MoU untuk terus mendukung Asta Cita. BI dan Kadin juga akan menyukseskan efektivitas penggunaan mata uang lokal dalam traksaksi ekonomi antarnegara, yang saat ini sudah terjalin kerja sama dengan Jepang, Singapura, Thailand, South Korea, India, dan Uni Emirat Arab (UAE). 

Lima Dukungan BI untuk Asta Cita

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita.
 
1. Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah agar Tahan Hadapi Gejolak Global. 

BI terus melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah dari kuatnya dolar AS. Depresiasi rupiah sejalan dengan mata uang regional, bahkan rupiah lebih kuat dari negara maju di luas AS, seperti yen Jepang.
 
2. Pembelian SBN dari Pasar Sekunder untuk Pembiayaan Fiskal Pemerintah termasuk Debt Switching SBN “Burden Sharing” yang Jatuh Tempo 2025.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah:

a. Sinergi stabilitas makroekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, defisit fiskal, dan suku bunga SBN) dalam penyusunan APBN.
b. Sinergi sasaran dan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di pusat dan daerah.
c. Sinergi pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia, termasuk debt switching SBN “burden sharing” pandemi Covid-19 yang jatuh tempo 2025.
d. Sinergi insentif fiskal pemerintah dengan insentif likuiditas makroprudensial Bank Indoensia ke sektor-sektor prioritas Asta Cita, termasuk perumahan, ketahanan pangan, dan UMKM.
 

Baca Juga

Dampak Keuangan Global akibat The Fed Takut Trump

3. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KILM) untuk Kredit ke Sektor Prioritas.

Sektor prioritas penerima KILM :
- Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri.
- Sektor Transportasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- Sektor Konstruksi dan Perumahan.
- Sektor UMKM dan Hijau.
 
4. Digitalisasi Sistem Pembayaran Bantuan Sosial, Transportasi, Transaksi Pemerintah Daerah. 
Dukungan Bank Indonesia dalam akselerasi transformasi digital pemerintah, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi.
 
5. Sinergi Kebijakan Ketahanan Pangan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat-Daerah.
Koordinasi dengan pemerintah (pusat dan daerah) dalam swasembada pangan, antara lain melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). (pd)