Akademisi Ingatkan Pentingnya Menjaga Keseimbangan APBN
JAKARTA, investortrust.id - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyebut penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak seimbang. Pemerintah diminta meningkatkan penerimaan negara.
“Kita punya masalah dalam APBN. Dari sisi pengeluaran, bansos sekitar Rp 400-an triliun, belum bayar utang Rp 500 triliun, dana pendidikan 20% sekitar Rp 600 triliun, transfer daerah Rp 800 triliun. Mau tambahan apalagi?” kata Didik, dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina, Senin (5/2/2024).
Didik khawatir APBN menjadi bancakan elit politik. Sebab, secara alaminya, politik yang membuat kerajaan akan memaksimalkan bujet.
Baca Juga
Ekonomi RI Diramal Cerah, Menko Airlangga Optimistis Tren Pertumbuhan Berlanjut
“Jadi harus ada yang rasional. Janji-janji (calon) presiden, mau ini, mau itu dari mana uangnya?” kata dia.
Didik mengatakan APBN kerap mengalami kesulitan dalam menarik pendapatan. Pajak yang menjadi tumpuan APBN selama ini juga tidak banyak membantu karena, terlihat tax ratio Indonesia tidak signifikan mengalami kenaikan.
“Bandingkan saja dengan Filipina yang dianggap ekonominya di belakang kita, itu (tax ratio) sudah 14%-15%, Singapura yang merendahkan tarif pajaknya tapi tetap tax rationya cukup tinggi,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Paramadina, Handi Risza mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang.
Baca Juga
Mantan Dirjen Pajak Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Alasannya
Meski utang pemerintah mengalami penurunan, tapi tren menggunakan utang untuk menambal APBN memicu kekhawatirannya terhadap bunga utang dan pokok utang yang harus dibayarkan ke depan.
“Kemampuan utang itu seharusnya dibarengi dengan kemampuan mendapat penerimaan negara kita,” kata Handi.
Handi menyontohkan beberapa negara yang berhasil dalam mengelola utang misalnya Jepang, Korea Selatan, dan China. Ketiga negara tersebut, kata dia berhasil secara efektif memanfaatkan utang untuk membangun sumber daya manusia (SDM), industri berbasis infrastruktur, dan infrastruktur yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
“Kunci utama pengelolaan utang yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut adalah hukum yang kuat, budaya malu ketika ada penyimpangan keuangan negara, dan pengendalian fiskal yang ketat terhadap utang,” kata dia.