Indef Sebut Dua Faktor Ini Bikin Target Pertumbuhan 8% Sulit Dicapai
JAKARTA, investortrust.id - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna menyebutkan, ada dua faktor yang membuat target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sulit dicapai.
Faktor pertama, menurut Ariyo, adalahpostur kabinet yang bengkak atau kerap disebut dengan kabinet gemoy. Jumlah anggota kabinet Prabowo yang berisikan menteri, wakil menteri, dan kepala badan mencapai lebih dari 100 orang, sehingga tidak efektif dan tidak efisien.
"Faktor efisiensi dan efektivitas menjadi penghambat, terutama dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian di masing-masing kementerian," ujar Ariyo dalam diskusi daring yang dihelat Universitas Paramadina dan Indef di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Baca Juga
Ekonom Paramadina Minta Prabowo Perhatikan Empat Hal Ini untuk Dorong Ekonomi Tumbuh 8%
Adapun faktor kedua, kata Ariyo Irhamna, adalah tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara lain, khususnya China, baik sebagai mitra dagang utama maupun pemasok barang impor.
Ariyo memaparkan, sejak 2004 China menjadi eksportir terbesar ke Indonesia dengan peningkatan signifikan dalam 20 tahun terakhir sekitar 9%. Angka tersebut membengkak pada 2023 menjadi 28%.
"Itu menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor dari China," tutur dia.
Menurut dosen Universitas Paramadina itu, peningkatan ketergantungan terhadap China sekaligus mencerminkan risiko ekonomi yang lebih besar jika terjadi distrupsi perdagangan bilateral, utamanya pada aspek geopolitik usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat(AS), beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Catatan Akhir Tahun: Strategi Industri Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi 8%
"Ketergantungan yang tinggi juga dapat membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga dan pembelian barang dari China. Ekonomi kita menjadi banyak di-drive oleh ekonomi China karena ekspornya 28% ke Indonesia," papar dia.
Untuk mengatasi risiko ekonomi tersebut, Ariyo menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor dan pasar ekspor, serta mendukung daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat nilai tambah industri domestik melalui harmonisasi kebijakan sektoral antara hulu dan hilir.