Luncurkan Survei Ekonomi OECD Indonesia, Menkeu: Infrastruktur dan Aksesibilitas Terus Diperkuat

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan riset Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Economic Survey of Indonesia 2024. Survei ini merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya.

Sri Mulyani menegaskan Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia bahwa berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Dia mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural. 

"Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami,” ujar Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Selasa (26/11/2024).

Sri Mulyani menyebut sejalan dengan itu, Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi. 

Baca Juga

OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1% Tahun Ini

“Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat, termasuk dalam hal ini memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas presiden,” kata dia.

Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pascapandemi, walaupun masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy). Selain itu, Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024. 

Meski begitu, OECD memberikan catatan mengenai kesenjangan geografis, gender, dan usia, serta akses terhadap internet dan perangkat teknologi. Akses dan adopsi di kalangan bisnis Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan negara lain. OECD berharap Indonesia dapat menggunakan sebaran teknologi 5G dan fixed broadband yang lebih cepat.

Baca Juga

Forum Internasional OECD-IOPS Sepakati Peningkatan Industri Dana Pensiun Global 

Merespons masukan ini, Sri Mulyani menjelaskan terus mendorong investasi di bidang ekonomi digital. Salah satunya, melalui pengembangan e-government dan mendorong pengembangan e-commerce.

“Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” ujar dia.

Selain itu, OECD juga mencatat perlunya pemerintah Indonesia meningkatkan dan mempercepat penonaktifan pembangkit listrik tenaga batu bara, memperluas penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi, dan memperkuat mekanisme pasar, serta investasi dalam transportasi massal.

Bendahara Negara mengatakan kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pembangkit energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. 

“Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” kata dia.