Bank Sentral Rusia Mulai Limbung

Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID - Hampir tiga tahun Rusia menginvasi Ukraina. Sanksi keuangan Barat akhirnya mulai berlaku dan memicu pertikaian sengit di dalam Kremlin mengenai kendali Bank Sentral Rusia.

Sebelumnya, komunitas bisnis Rusia tetap bungkam selama dua tahun terakhir, bahkan ketika sanksi Barat memicu lonjakan suku bunga riil. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, para pemimpin dunia usaha secara terbuka mengkritisi Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina. Nabiullina yang menjabat sejak tahun 2013, sebelumnya, dilaporkan berusaha mengundurkan diri pada awal perang pada 2022.

Meski posisi Nabiullina tampak semakin genting, Kremlin terus bersikukuh bahwa sanksi tersebut hanya akan memperkuat perekonomian dan menjadikan Rusia lebih mandiri. Klaim ini jelas-jelas salah, sebagaimana dibuktikan oleh seruan berulang kali dari pejabat Rusia agar negara-negara Barat mencabut pembatasannya.

Faktanya, sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, sanksi ekonomi telah memicu tiga krisis nilai tukar utama, yakni pada bulan Maret-April 2014, Februari-Maret 2022, dan Juli-Agustus 2023. Nabiullina tercatat selalu berhasil menahan dampak buruk tersebut dengan menaikkan suku bunga.

Baca Juga

Presiden Biden Izinkan Ukraina Serang Rusia dengan Rudal Jarak Jauh

Suku Bunga Terus Melambung
Tapi kini, banyak hal telah berubah. Pada tanggal 25 Oktober, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga utama dari 19% menjadi 21%. Langkah ini dengan alasan kekhawatiran inflasi. 

Dalam pernyataannya, Bank Sentral mencatat bahwa ekspektasi inflasi terus meningkat dan pertumbuhan permintaan domestik secara signifikan melampaui kapasitas perekonomian untuk memperluas pasokan barang dan jasa. Pernyataan tersebut menambahkan bahwa peningkatan belanja pemerintah dan meningkatnya defisit anggaran mempunyai “efek pro-inflasi”, sehingga memerlukan pengetatan moneter lebih lanjut.

Dengan inflasi resmi sebesar 9% dan tingkat bunga riil mencapai 12%, perdebatan kebijakan ekonomi Rusia yang sudah lama tidak aktif semakin memanas. Namun, suara yang dominan bukan lagi suara para ekonom, karena sebagian besar pakar independen telah meninggalkan negara tersebut untuk menghindari hukuman penjara.

Sebaliknya, tiga oligarki terkemuka baru-baru ini menentang kenaikan suku bunga Bank Sentral. Meskipun kritik blak-blakan pengusaha dan miliader asal Rusia Oleg Deripaska tidak mengejutkan, Alexei Mordashov, pemilik konglomerat baja Severstal, biasanya memilih kata-katanya dengan hati-hati.

Pada akhir bulan Oktober, Mordashov mengakui bahwa kebutuhan untuk menaikkan suku bunga guna membatasi inflasi sudah jelas, namun ia memperingatkan, “Kita sedang menghadapi situasi di mana obat-obatan mungkin menjadi lebih berbahaya daripada penyakitnya". Baik Deripaska maupun Mordashov mendapat dukungan luas di kalangan elite bisnis Rusia.

Namun, kejutan nyata terjadi ketika Sergei Chemezov, CEO raksasa senjata dan teknologi milik negara Rostec, menegur Nabiullina dalam pidatonya di depan Dewan Federasi (majelis legislatif tinggi Rusia). Ia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga yang berulang-ulang akan mengakibatkan kebangkrutan sebagian besar perusahaan. 

Chemezov juga memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga mungkin memaksa Rostec menghentikan ekspor produk teknologi tinggi. Beberapa tokoh bisnis terkemuka lainnya juga menyuarakan keprihatinan serupa, hal ini menandai pertama kalinya sejak Presiden Vladimir Putin melancarkan perang Rusia melawan Ukraina, ia menghadapi penolakan terbuka terhadap kebijakan ekonominya.

Mencurangi Kontrak Publik
Sejak tahun 2004, Putin dan kroni-kroninya telah mengumpulkan kekayaan dengan mencurangi kontrak publik dan secara sistematis, melucuti aset raksasa energi Gazprom, seperti didokumentasikan oleh mendiang Boris Nemtsov dan Vladimir Milov dalam buku "Putin dan Gazprom" tahun 2008. Namun, sanksi Eropa telah mengubah keuntungan besar Gazprom menjadi kerugian besar, mengurangi pengaruh finansial sekutu lama Putin, 'parasit Gazprom' termasuk Mikhail dan Yury Kovalchuk serta Gennady Timchenko.

Seperti yang dikemukakan Milov baru-baru ini, Chemezov telah muncul sebagai tokoh dominan di antara sekutu bisnis Putin. Meski memiliki sedikit kualifikasi di luar tugas masa lalunya di KGB bersama Putin di Dresden, ia memanfaatkan hubungan ini untuk mengamankan kendali atas industri persenjataan Rusia, yang sekarang dikonsolidasikan di bawah perusahaan Rostec, yang didukung oleh pendanaan federal meski keuangannya tetap menjadi rahasia negara. Ia juga mengawasi sekitar 80% produksi pertahanan Rusia.

Chemezov juga merupakan penerima manfaat utama dari perang di Ukraina. Pergantian personel pemerintah baru-baru ini -- terutama pemecatan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu -- telah menguntungkan Chemezov, karena Shoigu tidak lagi berani mengeluh tentang produk Rostec yang di bawah standar. Sementara itu, anak didik utama Chemezov, Denis Manturov, dipromosikan menjadi wakil perdana menteri pertama.

Baik Manturov maupun Alexei Dyumin, sekutu Chemezov lainnya, kini memegang kursi di Dewan Keamanan yang berkuasa.
Ia mengenal Nabiullina pada tahun 1990-an, ketika menjadi anggota kubu liberal Rusia yang sangat dihormati.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Lawatan ke Luar Negeri Strategis dan Krusial bagi Ekonomi RI

Pada tahun 2013, pertikaian sengit terjadi di lingkaran dalam Putin mengenai siapa yang akan memimpin Bank Sentral: seorang liberal atau seorang statist. Pesaing utamanya adalah Alexei Kudrin, mantan menteri keuangan liberal, dan tokoh garis keras negara statis Sergey Glazyev. Sebagai penasihat ekonomi Putin pada saat itu, Nabiullina memimpin kaum liberal menuju kemenangan, dibantu oleh ketakutan Putin akan terulangnya krisis keuangan tahun 1998 yang menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Rusia Sergei Kiriyenko.

Prioritas Nabiullina saat ini tampaknya adalah mengendalikan inflasi, mengurangi pelarian modal, menstabilkan rubel, dan mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). PDB diperkirakan akan turun menjadi 0,5-1,5% pada tahun 2025, anjlok dari perkiraan tahun ini sebesar 3,6%. 

Namun, karena gagal mengekang inflasi, kemungkinan besar ia akan dipecat. Deputi pertamanya yang dipercaya, Ksenia Yudaeva, diturunkan jabatannya pada tahun 2023 dan dipindahkan ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada pertemuan puncak BRICS baru-baru ini di Kazan, Putin bahkan melontarkan lelucon kejam yang merugikan Nabiullina, sehingga membuatnya tampak tertekan. BRIC adalah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan 9 negara yakni Brasil, Rusia, India, Cina, South Africa, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. 

Pertanyaannya sekarang adalah apakah Putin akan menggantikan Nabiullina dengan loyalis yang tidak memenuhi syarat yang akan memangkas suku bunga, membiarkan inflasi dan arus keluar modal melonjak, plus membuat nilai tukar rubel terpuruk? Mengingat krisis ekonomi yang terjadi di Rusia merupakan konsekuensi langsung dari invasi Putin dan sanksi Barat yang mengikutinya, satu-satunya cara untuk menstabilkan perekonomian Rusia adalah dengan mengakhiri perang dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina.

Banyuwangi, 13 November 2024