Mendes PDT Sebut Pemerintah Gelontorkan Dana Desa Rp 610 Triliun Sejak 2015
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto memaparkan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa sebesar Rp 610 triliun sejak tahun 2015 – 2024.
“Desanya banyak sekali, ada 75 ribu lebih desa. Kemudian jumlah penduduk di desa itu lebih dari 200 juta atau 73% (dari penduduk Indonesia) dengan berbagai ragam persoalannya. Kemudian, anggaran dana desa yang sudah digelontorkan dari 2015-2024 itu Rp 610 triliun.” kata Yandri dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Sebelumnya, Yandri mengatakan, hampir semua program kementerian/lembaga ada di desa, karena sekitar 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia berada di desa.
Hal itu disampaikan Mendes didampingi Wakil Mendes PDT, Ahmad Riza Patria saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024) lalu.
Baca Juga
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, bangun desa sejatinya membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” katanya kepada wartawan saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024) lalu.
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggarisbawahi, rakor ini penting dilakukan untuk menyinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.
Cak Imin, sapaan akram Menko Muhaimin, mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) telah memerintahkan pihaknya agar ada satu deputi khusus yang menangani pembangunan desa dan daerah tertinggal.
“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujarnya.
Cak Imin menambahkan, dengan kucuran dana desa Rp 71 triliun maka pembangunan desa 2025 diharapkan desa bisa menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya, program MBG nantinya akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.
Baca Juga
“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKM-nya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar kementerian/lembaga,” ungkap Muhaimin.
Menanggapi program makan bergizi gratis, Mendes Yandri berkomitmen agar desa tidak hanya jadi ‘penonton’ dalam program tersebut. Bahkan, lanjut dia, 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program MBG.
“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” tutup Yandri.