PUPR Dapat Anggaran Rp 116 Triliun, Menteri Basuki Beberkan Alokasinya

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memaparkan alokasi anggaran sebesar Rp 116,2 triliun yang diterima Kementerian PUPR pada 2025. Anggaran ratusan triliun itu tersebar di jajaran eselon I maupun di program kerja yang akan dilaksanakan pada periode pemerintahan selanjutnya.

Basuki mengatakan, pagu anggaran tersebut telah disesuaikan dengan penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-211/AG/2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025. PUPR diketahui mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun,. 

Baca Juga

Detail RAPBN 2025 Menggantung, Wacana APBN Perubahan Menggaung

“Sesuai penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-211 tanggal 11 September 2024, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun dengan peruntukan pemanfaatan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Berikut perincian anggaran Kementerian PUPR: 

- Sekretariat Jenderal: Rp 528,4 miliar;

- Inspektorat Jenderal: Rp 98,9 miliar;

- Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air: Rp 38,4 triliun;

- Ditjen Bina Marga: Rp 37,3 triliun;

- Ditjen Cipta Karya: Rp 33,6 triliun;

- Ditjen Perumahan: Rp 5,1 triliun;

- Ditjen Bina Konstruksi: Rp 558,4 miliar;

- Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan: Rp 148,9 miliar;

- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah: Rp 92,79 miliar; dan

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp 347 miliar.

Selain itu, lanjut Basuki, tambahan sebesar Rp 40,59 triliun itu telah dibagi menjadi dua segmen pekerjaan, yakni quick win dan non-quick win.

“Untuk program quick win, yaitu berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp 19.500 miliar, lokasi sekolah berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah ini sudah disampaikan peruntukannya oleh Kementerian Keuangan,” ucap dia.

Sedangkan untuk program non-quick win adalah penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi senilai Rp 11,98 triliun dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 9,11 triliun.

“Kemudian program non-quick win, penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi (alokasinya) Rp 11,98 triliun dan keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun,” imbuh Basuki.

Berdasarkan catatan investortrust.id, Komisi V DPR telah menyepakati tambahan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025 sebesar Rp 40,59 triliun. Alhasil dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 menjadi sebesar Rp 116,2 triliun.

“Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN tahun 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 40.594.786.684.000,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024) lalu.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membenarkan, pagu anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

“Jadi awalnya (anggaran) PUPR (tahun 2025) Rp 75,63 triliun. Dengan usulan kebutuhan ada penambahan Rp 40,59 triliun. Jadi sekarang totalnya menjadi Rp 116,23 triliun,” bebernya.

Dia juga menuturkan, penambahan anggaran tersebut akan diperinci lebih lanjut di rapat mendatang bersama Komisi V DPR.

“Dari badan anggaran (DPR) telah dialokasikan Rp 40,59 triliun itu untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasinya, tetapi itu kan gelondongan, pasti nanti harus kita detailkan lagi,” ujar Basuki.

Baca Juga

Gelontorkan Rp 11,98 Triliun, PUPR Siap Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo

Basuki juga menerangkan, tambahan anggaran senilai Rp 40,59 triliun tersebut akan dialokasikan ke beberapa sektor di antaranya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, renovasi sarana dan prasarana sekolah di daerah-daerah, serta penyelesaian dan pemeliharaan bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi nomenklaturnya ada tiga, satu untuk bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,9 triliun. Kemudian untuk renovasi prasarana dan sarana sekolah yang banyak yang rusak itu sebesar Rp 19,5 triliun dan untuk penyelesaian pembangunan IKN dan mengoperasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) itu sebesar Rp9,19 triliun,” papar Basuki.