Cak Imin Tak Berkutik gara-gara Ditanya Gibran soal SGIE, Bagini Sebetulnya Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak berkutik saat ditanya cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tentang State of Global Islamic Economic (SGIE) dalam debat cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.
Kondisi ekonomi syariah Indonesia sejatinya terekam dalam statistik yang kerap dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam debat cawapres tadi malam, Gibran melontarkan pertanyaan tentang SGIE. Saat menyampaikan pertanyaan, Gibran tak menyebutkan kepanjangan SGIE. "Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Mendapat pertanyaan “jebakan” tersebut, Cak Imin tampak mengerutkan kening. Akhirnya ia mengaku tidak memahami pertanyaan Gibran. "Terus terang, SGIE saya nggak paham," tutur pasangan Anies Baswedan tersebut.
Baca Juga
Cak Imin menambahkan, ia tidak pernah mendengar istilah atau kepanjangan SGIE yang tiada lain adalah laporan tahunan mengenai ekonomi halal dunia yang dibuat Dinar Standard, perusahaan riset strategi pertumbuhan dan manajemen yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
"Tidak apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE," kata Cak Imin saat moderator debat, Alfito Deannova mengingatkan bahwa Cak Imin akan melewatkan kesempatan itu jika tidak menjawab.
Gibran kemudian menjelaskan, Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. “SGIE adalah singkatan dari State of Global Islamic Economic. Ya, mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus," ujar Gibran, sambil tersenyum.
Setelah mengetahui kepanjangan SGIE, baru Cak Imin membeberkan bahwa pemerintah bisa menempuh sejumlah langkah untuk mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE.
“Pertama, pemerintah harus menyiapkan semua perangkat regulasi agar seluruh industri halal tumbuh dan berkembang, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah, bahkan gratis, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” papar Cak Imin.
Baca Juga
OJK Ajak Masyarakat Hijrah ke Ekonomi Syariah, Ini Alasannya…
Cak Imin menegaskan, Indonesia punya potensi besar di bidang ekonomi syariah, terutama karena Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia.
Menurut Cak Imin, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia karena ditopang pasar ekonomi syariah yang sangat besar. “Indonesia juga bisa menjadi pasar pariwisata halal dan pasar perbankan syariah dunia,” tandas dia.
Ekonomi Syariah Indonesia
Bagaimana sebetulnya kondisi ekonomi syariah di Indonesia? Berdasarkan data OJK, aset keuangan syariah nasional tumbuh 13,7% per Juni 2023 secara tahunan (year on year/yoy), dengan nilai Rp 2.450,55 triliun. Namun, pangsa pasar (market share) keuangan syariah terhadap total keuangan nasional baru mencapai 10,94%.
Pada pembukaan Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke-XIX di Jakarta, pertengahan Oktober silam, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengakui, ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Tanah Air, misalnya, masih sangat rendah.
Hasil survei nasional OJK menunjukkan, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional masing-masing baru mencapai 9,14% dan 12,12%. Angka itu jauh lebih rendah dari indeks literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan yang masing-masing mencapai 49,68% dan 85,10%.
Baca Juga
Aset Keuangan Syariah Tumbuh Pesat, Pangsa Pasarnya Ternyata Baru Segini…
Meski demikian, menurut Mirza, industri keuangan syariah nasional secara keseluruhan mengalami perkembangan yang menggembirakan, terutama jika dilihat dari pesatnya pertumbuhan aset.
Pada 2022, Islamic Finance Development (IFD) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 dari sisi aset keuangan syariah global.
Sementara itu, Kemendag dan BPS mencatat total nilai ekspor dan impor produk halal Indonesia mencapai US$ 53,4 miliar pada Januari-Oktober 2023, terdiri atas ekspor US$ 42,3 miliar dan impor US$ 11,1 miliar. Alhasil, surplus perdagangan produk halal mencapai US$ 31,23 miliar.
Nilai ekspor produk halal periode Januari-Oktober 2023 terpangkas 18,77% dibandingkan periodesama 2022. Namun, volumenya naik 8,10%. Data Kemendag juga menyebutkan, dari total surplus perdagangan nasional yang mencapai US$ 54,46 miliar pada 2022, sekitar 87%-nya disumbang produk halal.
Dongkrak PDB US$ 5,1 Miliar
Menteri Keuangan (Menkeu) yang juga Ketua IAEI 2019-2023, Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan, ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesa US$ 5,1 miliar per tahun melalui ekspor dan investasi.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik secara global di SGIE. Pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-2 untuk produk makanan dan minuman halal, peringkat ke-3 di bidang fashion, dan peringkat ke-6 di bidang keuangan Islam.
Sri Mulyani menjelaskan, terdapat sekitar 1,9 miliar umat Islam di seluruh dunia yang menghabiskan sedikitnyaUS$ 2 triliun untuk belanja produk halal pada 2021, tumbuh hampir 9% dari tahun sebelumnya. Pada 2025, pengeluaran umat Islam di sektor halal diperkirakan tumbuh 7,8% atau mencapai US$ 3 triliun.
Pada 2030, nilai ekonomi halal global diprediksi mencapai US$ 4,96 triliun. "Ini peluang yang sangat besar bagi Indonesia,” tegas Sri Mulyani.