Menkeu Dorong Kerja sama Global Atasi Tantangan Iklim di Pertemuan G20 FMCBG Brasil
JAKARTA, investortrust – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brasil pada 25-26 Juli 2024. Dalam pertemuan itu, salah satu isu yang diangkat Sri Mulyani adalah tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks.
Sri Mulyani mengatakan diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tepat waktu dan berdampak.
“Tantangan terbesar kita adalah penggunaan energi dan lahan hutan yang paling mahal dalam pembiayaan. Kita perlu terus membangun proyek-proyek energi, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).
Baca Juga
Kompetensi G20 dalam Mendorong Mesin Ekonomi Global yang Letoi
Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Sri Mulyani menyebut Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional. Dia mengatakan Indonesia juga akan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai US$ 35 juta pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.
Pada sesi perpajakan internasional, Sri Mulyani Imenyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global.
Baca Juga
Wamenkeu Beberkan Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Perubahan Iklim
“Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi," ujar dia.
Diskusi difokuskan juga pada pengaruh risiko ekonomi jangka menengah pada ekonomi global, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta strategi kebijakan makroekonomi yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan.
Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan.
Melalui strategi pembiayaan inovatif, reformasi MDB, dan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.
Sri Mulyani menyebut ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi.
Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan capaian dalam ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan PDB mencapai 5,1% pada kuartal pertama 2024 dan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2,5% pada Juni 2024.

