SRBI-SBN Sedot Dana Rp 1.351 Triliun, Mayoritas dari Dalam Negeri
JAKARTA, investortrust.id – Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) semakin banyak menyedot uang masyarakat. Hingga Juli ini, instrumen investasi itu sudah menarik dana sekitar Rp 1.351,43 triliun, dengan mayoritas dari dalam negeri.
Kalangan perbankan Indonesia saat ini masih merasakan crowding out effect akibat tingginya suku bunga SRBI dan yield SBN. Crowding out ini merupakan kondisi ketika tingkat bunga surat utang pemerintah dan otoritas moneter tinggi yang berdampak swasta kalah bersaing dalam memperebutkan dana yang terbatas, sehingga menurunkan investasi. "Perbankan menghadapi tantangan dari dampak crowding out effect," papar Wakil Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank Robby Mondong, kepada investortrust.id, Selasa (16/7/2024).
Berdasarkan data dari BI dan Kemenkeu yang diolah Riset Investortrust.id, SBN hingga Juli ini sudah menarik dana masyarakat Rp 630,43 triliun, yang mayoritas dari dalam negeri. Sedangkan SRBI sejak penerbitan September 2023 hingga Juni 2024 telah menarik dana masyarakat Rp 721 triliun, yang sebagian besar juga dari dalam negeri.
| Perkembangan SBN. Infografis: Diolah Riset Investortrust. |
Baca Juga
Banyaknya uang yang terserap ke instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia dan pemerintah RI ini lantaran bunga dan yield-nya trennya naik tinggi, padahal sudah merupakan no-risk instrument. Bunga SRBI tercatat trennya kian meningkat dan kini sekitar 7,43% untuk tenor 12 bulan, 7,39% untuk tenor 9 bulan, dan 7,30% untuk tenor 3 bulan.
Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro dan Ekonom Bahana Sekuritas Drewya C dalam risetnya baru-baru ini menyebut, seperti dilaporkan oleh BI, pembeli luar negeri kini memiliki sekitar 27% dari total dana SRBI, sedangkan bank domestik memiliki 64%, dan investor domestik nonbank punya 6%.
"Arus masuk asing yang lebih rendah dan pembelian SRBI dalam negeri yang lebih tinggi dapat menimbulkan efek crowding out yang lebih serius. SRBI ini dirancang BI untuk menarik dana asing, namun data menunjukkan instrumen tersebut belum memperluas pool valas dalam negeri secara signifikan, dan ada temuan bahwa surat berharga rupiah SRBI hanya sekadar menggeser atau 'crowd out' bank-bank asing pemilik obligasi pemerintah SBN," paparnya.
Contohnya, lanjut dia, kepemilikan asing di SRBI meningkat sebesar Rp 77 triliun di Mei 2024 kemungkinan besar berasal dari SBN, yang kepemilikan asingnya secara kumulatif menurun sebesar Rp 52,7 triliun dari Januari hingga April lalu.
Lebihi LPS Rate untuk BPR
Hingga kini, bunga yang diberikan Bank Sentral Indonesia untuk SRBI jauh lebih tinggi dari suku bunga acuan BI Rate 6,25%. Suku bunga SRBI bahkan melebihi suku bunga simpanan di Bank Perkreditan Rakyat yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“LPS memberikan penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dengan tingkat bunga penjaminan hingga 4,25%, sedangkan di BPR 6,75%. Untuk tingkat bunga penjaminan simpanan valas di bank umum hingga 2,25%,” papar keterangan LPS, dikutip Selasa (16/7/2024).
Baca Juga
BI Kurang Intervensi Kuatkan Nilai Tukar Rupiah, Bebani Prabowo!
Sedangkan yield SBN hingga 7,18% untuk PBS038 tenor 25 tahun. Untuk PBS032 dengan tenor 2 tahun, yield-nya 7,03%. Imbal hasil obligasi negara yang diterbitkan pemerintah ini juga di atas suku bunga simpanan yang dijamin LPS (LPS Rate).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani pun meminta Bank Indonesia tidak menaikkan BI Rate pada pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17 Juli 2024. “Kalau kita sih maunya, kalau bisa ya jangan dinaikkan BI Rate lagilah, dengan kondisi yang seperti ini,” kata Shinta, saat di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
71,52% Utang Pemerintah dari Dalam Negeri
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat data posisi utang Indonesia per 31 Maret 2024 sebesar Rp 8.262,1 triliun. Angka ini setara 38,79% dari produk domestik bruto (PDB).
"Posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp 8.262,1 triliun. Kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52%," tulis laporan tersebut.
Kemenkeu menyebut, berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara yang mencapai 88,05%. SBN ini hanya sebagian kecil yang valas.
"Sebanyak Rp 7.274,95 triliun utang berasal dari SBN, dengan total utang ini terbagi menjadi SBN domestik Rp 5.947,95 triliun dan valas sebesar Rp 1.388,92 triliun. Kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3%, menjadi 7,95% per akhir Maret 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan," tulis laporan tersebut.
Per akhir Maret 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 43,4% kepemilikan SBN domestik. Ini terdiri dari perbankan 24,8% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,6%.
Sementara itu, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 21,3%, yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,2% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
Sementara itu, pinjaman pemerintah Indonesia mencapai Rp 987,15 triliun. Ini berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun.