Dasco, Hashim, dan Tommy Pastikan Pemerintah Prabowo Disiplin dan Pruden Kelola Fiskal

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan dan memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk disiplin dan pruden dalam mengelola fiskal.

Dasco menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni berada di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Baca Juga

Tim Prabowo-Gibran Bantah Rasio Utang Pemerintah akan Naik Melebihi 50% PDB

Dasco mengatakan pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.

“Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi,” jelasnya.

Dikatakan, komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo karena pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Prabowo juga akan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

“Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," kata dia.

Senada dengan Dasco, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara.

Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times. Hashim meyakini Indonesia dapat mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

Baca Juga

Ekonom UI Sebut Utang Indonesia Aman, Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Hashim menyatakan telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia. Dalam diskusi itu, Bank Dunia menyatakan, rasio utang sebesar 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan, yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga telah mengatakan hal serupa. Ditegaskan, Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Tommy Djiwandono ini menyangkal laporan Bloomberg yang menyebut mengenai rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga 50% dari PDB. Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan Prabowo belum mentargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

"Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Dia pun memastikan tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tengah fokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.