Semester-I 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp 141,3 Triliun Subsidi Bunga KUR
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah telah menggelontorkan Rp 141,3 triliun untuk menyubsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada semester-I 2024. Angka ini melonjak 34,4% dibandingkan realisasi pada semester-I 2023 sebesar Rp 105,2 triliun.
“Jumlah debitur mengalami kenaikan. Tahun lalu hanya 1,9 juta orang, atau naik 25,1% menjadi 2,4 juta orang,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga
Kurs Rupiah Melemah Hari Ini, Menunggu Rilis Survei Konsumen AS
Realisasikan Subsidi dan Kompensasi
Selama semester-I 2024, pemerintah telah merealisasikan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 155,7 triliun atau 36,1% dari pagu. Selain subsidi bunga KUR, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran untuk realisasi subsidi BBM sebanyak 7.164,2 ribu kiloliter, subsidi LPG 3 kg 3.365,8 juta kilogram, dan subsidi listrik untuk 40,6 juta pelanggan.
Subsidi BBM ini telah mengalami penurunan 0,05% dibanding realisasi subsidi BBM pada tahun lalu sebesar 7.167,7 ribu kiloliter. Sementara itu, subsidi untuk gas LPG dan listrik naik masing-masing 1,4% dan 3,4%.
“Dengan demikian, jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun, dibandingkan tahun lalu masih mengalami penurunan 3,8%. Namun, ini belum memasukkan kompensasi. Realisasi subsidi kompensasi masih akan kita hitung di semester II,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Lifting Migas Selalu Meleset, Kenaikan Harga BBM Digencet, Impor Ratusan Triliun
Sri Mulyani mengatakan, untuk subsidi dan kompensasi energi, akan dipengaruhi beberapa faktor. Ini di antaranya fluktuasi harga ICP (minyak mentah Indonesia), depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi yang diperkirakan akan lebih tecermin pada semester-II.
“Untuk subsidi non-energi, kenaikan yang tinggi dan terlihat di semester-II adalah penyaluran subsidi pupuk, yang alokasinya ditambahkan Rp 25 triliun. Selain itu, ada KUR yang mengalami kenaikan volume dan jumlah orang, maka subsidi dari bunganya juga akan terlihat pada semester II,” ujar dia.
Dilaporkan sebelumnya, outlook penyerapan belanja negara pada 2024 diperkirakan membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Angka tersebut berasal dari outlook realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.558,2 triliun, yang naik 3,67% dari target belanja sebesar Rp 2.467,5 triliun. Belanja itu ditargetkan naik 14,2% secara tahunan.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) realisasinya diperkirakan tak jauh beda. Target TKD hingga akhir tahun ini sebesar Rp 854 triliun, atau lebih rendah 3,1% secara tahunan. Angka ini di bawah pagu sebesar Rp 857,6 triliun.
"Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun. Masih tumbuh tipis 0,7%," paparnya.
Kenaikan belanja itu akan menyebabkan defisit APBN membengkak. Bila semula dirancang dalam APBN 2024 senilai Rp 522,8 triliun atau hanya sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB), defisit akan menjadi menjadi sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari PDB.