Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Jokowi Singgung Birokrasi yang Masih Rumit
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dalam beberapa tahun terakhir dunia menghadapi gejolak. Konflik geopolitik, perang dagang yang memanas, dan perubahan iklim berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,2%.
“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil,” kata Jokowi, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga
Pesan Jokowi ke Prabowo Subianto: Perhatikan Rekomendasi BPK
Meski menghadapi beragam tantangan itu, Jokowi mengatakan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5%. Kuartal-I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencatatkan pertumbuhan 5,11% dan inflasi tetap terjaga dalam kisaran 2,5% plus minus 1%.
Jokowi menyatakan, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif. Dia menyebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun, termasuk memanfaatkan peluang yang sempit.
“Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ujar dia.
Jokowi mengatakan pemangku kepentingan harus lebih berani untuk fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Meskipun proses deregulasi dan debirokratisasi telah banyak dilakukan, mantan Wali Kota Surakarta itu masih banyak menemukan tidak sinkronnya regulasi dan proses birokrasi.
“Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” ujar dia.
Jokowi juga menyinggung proses pertimbangan memberi rekomendasi sebagai pengganti izin. Menurut dia, pemberian rekomendasi tersebut juga tak berbuah banyak karena pengurusan izin masih rumit.
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya, ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah jangan ada yang tepuk tangan,” kata dia.
Baca Juga
Oleh karena itu, Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu, dia menyarankan terjadinya sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar efektif.
“Agar pemerintah berjalan Lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” ujar dia.