Sudrajad Djiwandono Paparkan Jurus untuk Atasi Pendapatan dari Pajak yang Stagnan

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi sejumlah masalah di masa kepemimpinannya. Salah satunya memaksimalkan sumber penerimaan negara dari pajak.

“Tantangan terbesar pemerintah mendatang adalah terutama karena penerimaan pajak di Indonesia jelek banget,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sudrajad Djiwandono, saat menghadiri Mid Year Banking and Economic Outlook yang digelar Infobank, di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Baca Juga

Penerimaan dari PPh Badan Merosot, Indikasikan Perlambatan Aktivitas Ekonomi

Menurut Sudrajad, rasio penerimaan pajak Indonesia bahkan kalah dengan Laos. Menurut perbandingan data Bank Dunia, rasio penerimaan pajak Laos pada 2022 yaitu 12,1% dari produk domestik bruto (PDB).  Sementara rasio penerimaan pajak Indonesia 11,6% dari PDB.

Sudrajad mengingat kembali, saat dia berada di pemerintahan, rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 16% PDB. Dia pun mengaku terheran-heran rasio perpajakan kini hanya berada di angka 10% PDB.

Baca Juga

Penerimaan Negara Anjlok, APBN Catat Defisit Rp 21,8 Triliun Mei

Melihat kondisi tersebut, Sudrajat berpendapat perlu pembenahan dalam efektivitas penarikan pajak. Ini karena, dugaannya, terjadi praktik yang umum di antara petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak.

“Kalau praktik yang umum ini dihilangkan saja, saya berani tanggung tax ratio kita naik 2%,” kata dia.

Meski menjadi tantangan besar, Sudrajad mengklaim pemerintah mendatang dapat mengatasi persoalan ini.  “Jadi it’s huge challenge, tetapi bukan impossible untuk diselesaikan,” kata dia.

Berdasarkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menargetkan rasio perpajakan pada tahun pertama Prabowo-Gibran berada pada rentang 10,09 hingga 10,29% dari PDB. Meski demikian, rasio perpajakan ini diharapkan meningkat menjadi 10,5%.