DPR Nilai Iklim Investasi Pertambangan Semakin Tak Kondusif, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, iklim investasi pertambangan di Indonesia semakin tidak kondusif. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk peka dengan situasi ini dan melakukan pembenahan.
Mulyanto menyebut, hal itu terlihat dari mundurnya beberapa perusahaan asal Eropa dalam proyek pengelolaan kawasan pertambangan di Indonesia. Menurutnya, itu menandakan ada masalah serius terkait kebijakan pertambangan sekarang ini.
"Mundurnya perusahan kimia terbesar asal Jerman, Badische Anilin und Soda Fabric (BASF) dan perusahaan pertambangan dan metalurgi asal Prancis, Eramet, dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara mengkonfirmasi masalah itu,” kata Mulyanto dalam keterangan resmi, dikutip Senin (1/7/2024).
Baca Juga
Emas Meningkat Pasca Data Indeks PCE AS yang Melemah, Berapa Batas Atas Harganya?
Mulyanto memandang, pemerintah dianggap tidak mampu memberikan kenyamanan dan keamanan investasi yang ingin dibangun. Dengan demikian, ia tak heran jika perusahaan multinasional yang sudah berpengalaman mengkaji ulang keputusan untuk berinvestasi di Tanah Air.
Ia menyebut beberapa indikator rusaknya iklim investasi. Ini di antaranya tingginya indeks korupsi di Indonesia, turunnya kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, instabilitas politik, dan ruwetnya koordinasi perizinan pertambangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM.
"Walaupun mungkin terutama disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi investasi, namun faktor politik sangat memengaruhi persepsi atas kepastian hukum. Ini berujung pada (memburuknya) iklim investasi di Indonesia,” papar dia.
Baca Juga
Menurut Mulyanto, investor mempelajari kondisi yang terjadi di Indonesia ini, apalagi dengan mundurnya BASF dan Eramet yang merupakan dua investor asal Eropa. Ia menilai perlu melihat bagaimana respons investor dari negara lain, terutama dari Cina.