Komisi XII DPR Dorong Pengendalian Produksi Sektor Pertambangan, Ini Alasannya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi XII DPR Cek Endra mendukung langkah pemerintah yang berencana menata ulang dan memangkas kuota produksi sektor pertambangan sebagai bagian strategi menjaga stabilitas harga komoditas energi sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional.
Menurut Cek Endra, kebijakan pengendalian kuota produksi merupakan instrumen penting agar eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. Ia menilai, selama ini produksi yang terlalu agresif justru berisiko menekan harga, merugikan negara, serta memperbesar dampak lingkungan di daerah penghasil.
Baca Juga
“Penataan kuota produksi ini harus dilihat sebagai langkah korektif. Negara tidak boleh hanya mengejar volume, tetapi nilai tambah, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Cek Endra, Selasa (6/1/2026).
Dia mengambil contoh Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi yang merasakan langsung dampak aktivitas sektor energi dan pertambangan. Menurutnya, kebijakan produksi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial di daerah, sehingga pengaturan kuota menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.
“Daerah, seperti Jambi membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak. Produksi harus sejalan dengan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat,” sebut Cek Endra.
Dia menegaskan Komisi XII DPR mendorong agar kebijakan penyesuaian kuota tersebut diiringi dengan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam penetapan kuota, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun daerah penghasil. Kepastian regulasi, lanjutnya, tetap menjadi kunci utama menjaga iklim investasi sektor energi dan pertambangan.
Baca Juga
Lebih lanjut, Cek Endra menilai pengendalian kuota produksi juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional. Dengan produksi yang lebih terukur, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong hilirisasi, efisiensi, dan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.
“Tujuan akhirnya jelas, sektor energi dan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan masa depan daerah penghasil,” ucap dia.