Harus Kembalikan Kemampuan Masyarakat, Perubahan Paradigma Ekonomi ke Deklarasi Berlin
Oleh Tri Winarno,
mantan ekonom senior Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID — Pergeseran paradigma dalam pemikiran ekonomi arus utama biasanya menyertai krisis yang menuntut jawaban baru. Ini seperti yang terjadi setelah stagflasi -- pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi -- yang melanda negara-negara maju pada tahun 1970-an.
Stagflasi ini mungkin akan terjadi lagi, ketika negara-negara demokrasi liberal menghadapi gelombang ketidakpercayaan masyarakat, terhadap kemampuan mereka dalam melayani warga dan mengatasi berbagai krisis. Krisis ini mulai dari perubahan iklim, hingga kesenjangan yang tak tertahankan dan konflik global yang besar, yang mengancam masa depan kita.
Konsekuensinya kini dapat dilihat di Amerika Serikat, di mana mantan Presiden Donald Trump mempunyai peluang bagus untuk memenangkan pemilihan presiden pada November mendatang. Demikian pula, pemerintahan sayap kanan dapat mengambil alih kekuasaan di Prancis setelah pemilu sela mendatang.
Untuk mencegah kebijakan populis berbahaya yang mengeksploitasi kemarahan pemilih, dan untuk mencegah kerusakan besar terhadap umat manusia dan planet bumi, kita harus segera mengatasi akar penyebab kebencian masyarakat tersebut. Dengan mengingat hal ini, banyak ekonom dan praktisi terkemuka berkumpul di Berlin pada akhir Mei lalu, untuk menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Baru.
KTT “Memenangkan Kembali Hati Rakyat” itu menghasilkan pemahaman baru, yang akan menggantikan “Konsensus Washington” dengan pasar liberalnya. Konsensus itu selama empat dekade menekankan keutamaan perdagangan bebas dan aliran modal, deregulasi, privatisasi, serta semboyan propasar lainnya.
Baca Juga
Deklarasi Berlin yang diterbitkan pada akhir pertemuan ditandatangani oleh puluhan cendekiawan terkemuka, termasuk peraih Nobel Angus Deaton, Mariana Mazzucato, dan Olivier Blanchard, serta oleh Thomas Piketty, Isabella Weber, Branko Milanovic, dan banyak lainnya. Deklarasi Berlin ini juga telah ditandatangani oleh Adam Tooze, Gabriel Zucman, Jens Südekum, Mark Blyth, Catherine Fieschi, Xavier Ragot, Daniela Schwarzer, Robert Johnson, Dalia Marin, Jean Pisani-Ferry, Barry Eichengreen, Laurence Tubiana, Pascal Lamy, Ann Pettifor, Maja Göpel, Stormy-Annika Mildner, Francesca Bria, Katharina Pistor, serta sekitar 50 peneliti dan praktisi lainnya.
Hilangnya Kendali atas Penghidupan Top of Form
Konsensus Washington telah goyah selama beberapa waktu, ditantang oleh banyaknya penelitian yang mendokumentasikan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan serta penyebabnya. Selain itu, ada penilaian ulang terhadap peran kebijakan dan strategi industri dalam memerangi perubahan iklim.
Krisis yang terjadi baru-baru ini, yaitu bahaya kekalahan dalam perjuangan mempertahankan demokrasi liberal, telah mendorong upaya untuk menerjemahkan semua penelitian ini ke dalam kerangka kebijakan bersama yang baru, untuk memenangkan kembali hati masyarakat.
Deklarasi Berlin menyoroti bukti luas bahwa ketidakpercayaan masyarakat sebagian besar didorong oleh pengalaman bersama mengenai hilangnya kendali atas penghidupan seseorang, serta arah perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rasa tidak berdaya ini dipicu oleh guncangan yang berasal dari globalisasi dan pergeseran teknologi, yang diperkuat oleh perubahan iklim, dampak negatif kecerdasan buatan, guncangan inflasi yang terjadi baru-baru ini, dan program penghematan fiskal.
Diagnosis ini secara logis mengarah pada kesimpulan yang sama jelasnya. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, diperlukan kebijakan yang mengembalikan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat -- dan pemerintah -- dalam merespons permasalahan nyata yang mereka hadapi secara efektif. Hal ini berarti memfokuskan kebijakan pada penciptaan kesejahteraan bersama dan lapangan kerja yang baik, termasuk kebijakan yang secara proaktif mengatasi gangguan regional dengan mendukung industri baru dan mengarahkan inovasi menuju penciptaan kesejahteraan bagi banyak orang.
Terdapat dukungan yang sama kuatnya untuk merancang bentuk globalisasi yang lebih sehat, untuk mengoordinasikan kebijakan iklim, dan untuk memungkinkan kendali nasional atas kepentingan-kepentingan strategis. Yang mendasari prioritas-prioritas ini adalah kesepakatan luas bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan harus dipersempit.
Insentif Perilaku Ramah Iklim
Sebagai bagian dari konsensus baru, kebijakan iklim perlu menggabungkan penetapan harga karbon yang wajar dengan insentif positif yang kuat dan investasi infrastruktur besar-besaran. Terdapat penerimaan luas terhadap perlunya negara-negara berkembang mendapatkan sumber daya keuangan dan teknologi, yang diperlukan untuk memulai antisipasi transisi iklim. Singkatnya, terdapat pemahaman bersama yang baru bahwa keseimbangan baru antara pasar dan tindakan kolektif perlu dibangun.
Menyepakati semua ini tidak akan mungkin terjadi lima tahun lalu. Banyaknya jumlah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, dan beragamnya perspektif yang mereka wakili, mencerminkan betapa banyak diskusi telah berubah seiring dengan semakin banyaknya bukti empiris yang terkumpul. Para penandatangan Deklarasi Berlin tidak berpura-pura mempunyai semua jawaban; jauh dari itu. Sebaliknya, tujuan Deklarasi adalah untuk menawarkan pernyataan prinsip-prinsip yang jelas berbeda dari ortodoksi sebelumnya, dan untuk menciptakan mandat guna menyempurnakan konsep-konsep politik agar dapat dipraktikkan.
Cara mendapatkan kebijakan industri yang tepat harus didefinisikan dalam konteks nasional, serta dalam upaya kerja sama internasional. Hal yang sama juga berlaku dalam hal bagaimana pemerintah dapat memberikan insentif terbaik bagi perilaku ramah iklim. Bagaimana membingkai ulang globalisasi, atau secara efektif mengurangi kesenjangan ekonomi juga masih menjadi pertanyaan terbuka.
Mencapai konsensus mengenai prinsip-prinsip yang harus memandu para pembuat kebijakan sangatlah penting. Menyadari bahwa pasar sendiri tidak akan menghentikan perubahan iklim atau mengurangi ketimpangan, distribusi kekayaan hanyalah satu langkah menuju perancangan strategi optimal yang dapat secara efektif mengatasi tantangan nyata yang kita hadapi. Banyak kemajuan telah dicapai dalam hal ini.
Fokus Penyelesaian Ketakpercayaan Masyarakat
Saat ini, kita dihadapkan pada pilihan antara reaksi populis yang proteksionis, dengan segala konflik yang ditimbulkannya, dan serangkaian kebijakan baru yang tanggap terhadap kekhawatiran masyarakat. Untuk mencegah munculnya kelompok populis, kita memerlukan konsensus politik baru yang berfokus pada penyebab ketidakpercayaan masyarakat dan upaya mengatasinya, bukan pada gejalanya.
Diperlukan upaya bersama untuk mengembalikan warga negara dan pemerintah sebagai pemegang kendali dan meningkatkan kesejahteraan banyak orang, untuk memulihkan kepercayaan terhadap kemampuan dalam mengatasi krisis dan menjamin masa depan yang lebih baik. Untuk memenangkan kembali hati rakyat, dibutuhkan tidak lebih -- dan tidak kurang -- selain sebuah agenda yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak.
Baca Juga
Oleh-oleh Sri Mulyani dari Forum G20: Pentingnya Perangi Kelaparan dan Kemiskinan
Dengan lahirnya deklarasi Berlin, maka dapat terjadi perubahan signifikan terhadap kebijakan ekonomi yang selama ini sangat propasar, menuju era kebijakan ekonomi yang lebih terkendali. Sehingga, ketimpangan pendapatan dan kekayaan dapat dipersempit. Tidak boleh terjadi penumpukan kekayaan ekonomi pada kelompok kecil etnis, yang mengangkangi mayoritas masyarakat yang hidup dalam suatu negara.
Banyuwangi, 29 Juni 2024