Menkop UKM Ajak DPD Bangun Industri Skala Menengah Berbasis Koperasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM) Teten Masduki mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi, melalui program Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama. Ia juga menyebut, saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi
Menurut Teten, kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18%. Pertumbuhan industri yang terhambat disebut Teten akan berimbas pada penurunan jumlah lapangan pekerjaan. Hal tersebut berpotensi membuat jumlah pelaku UMKM semakin banyak, utamanya usaha mikro.
"Maka ini akan jadi beban bagi UMKM. Artinya, akan semakin tinggi persaingannya,” kata Teten Masduki saat menghadiri Rapat Kerja bersma Komite IV DPD di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga
Dongkrak Industri Tekstil, MenKopUKM Dukung Perkembangan Serat Rami di Wonosobo
Hadapi Fenomena Deindustrialisasi
Disampaikan Teten, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi sebagaimana catatan dari Bank Dunia, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. Ia menjelaskan, hingga saat ini, sebanyak 97% lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM dan 90% di antaranya berada di usaha mikro sektor informal tidak produktif.
"Jadi, kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas. Kalau itu tidak dilakukan, kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujarnya.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Teten mengatakan Kemenkop UKM tengah membangun industri skala menengah berbasis koperasi. Ini ditujukkan untuk mengolah keunggulan domestik dengan menghasilkan barang setengah jadi hingga barang jadi, agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja lebih luas.
Baca Juga
Menkeu Laporkan Dugaan Fraud Perusahaan Sawit hingga Nikel di Eximbank, Negara Rugi Rp 2,5 Triliun
Ia mencontohkan, 41% pemilik lahan sawit adalah masyarakat. Maka, Kemenkop UKM mendorong untuk membangun pabrik minyak makan merah.
"Ini akan memperkuat perekonomian rakyat. Jadi, para petani sawit tidak hanya menjual tandan buah segar kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil, sehingga mereka justru selalu dirugikan,” ucapnya.
Sedangkan untuk Rumah Produksi Bersama, pihaknya telah membangun di 8 lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan, di antaranya komoditas cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkep. Di tahun 2024, ia menargetkan membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru.
"Harapanya komoditas unggulan di daerah dapat diproses menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Selain itu akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga terhubung ke dalam rantai pasok industri atau supply chain,” bebernya.
Dari sisi pembiayaan, Menkop UKM mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan program KUR atau Kredit Usaha Rakyat, untuk pelaku UMKM. Ia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring, guna memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
"Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” tuturnya.
"Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” tuturnya.
Dukungan DPD untuk Bersinergi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD Elviana mengatakan, pihaknya mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023. Ia berujar DPD siap mendukung program strategis Kemenkop UKM dalam membangun industri skala menengah berbasis koperasi di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena, seperti kita ketahui, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Elviana.
Hal senada disampaikan anggota Komite IV DPD RI Jimly Asshiddiqie. Ia menyebut perlu ada persiapan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang, khususnya perubahan ekonomi global.
"Ini ancaman sekaligus peluang, bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” kata Jimly Asshiddiqie.