PNBP Turun, Dividen BUMN Perbankan Menjadi Penyelamat

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 251,4 triliun hingga 31 Mei 2024, turun 3,3% dibanding periode sama tahun lalu. Setoran dividen BUMN, khususnya sektor perbankan menjadi penyelamat.

Capaian PNBP tersebut setara dengan 51% dari target APBN 2024. “Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, negative growth 3,3%. Tapi jangan lupa PNBP dua tahun terakhir dipengaruhi oleh SDA nonmigas,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024, Kamis (27/6/2024). 

Sri Mulyani mengatakan penerimaan dari SDA migas tercatat sebesar Rp 46 triliun atau 41,8% dari target yang sudah dikumpulkan. Namun dibandingkan tahun lalu, penerimaan SDA migas mengalami kontraksi 9,9%. 

“Kontributor penurunan ini adalah lifting minyak dan gas yang merosot,” kata dia. 

Bendahara Negara itu mengatakan, SDA nonmigas terbukukan Rp 49,7 triliun atau 50,9% dari target. “Ini artinya kontraksi yang dalam sebesar 27,3% dibanding tahun lalu yang sampai Rp 68,3 triliun,” dia. 

Dalam paparannya, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) masih menjadi salah satu penyetor pendapatan negara yang tumbuh positif. Hingga Mei 2024, realisasi setoran dividen BUMN perbankan mendongkrak tumbuhnya KND sebesar 41,1% secara tahunan atau Rp 58,8 triliun. 

“Dan kita masih berharap ada tambahan lagi hingga akhir tahun sesuai dengan target Undang-Undang APBN,” kata dia. 

Baca Juga

Menkeu Sebut Harga Komoditas Penyebab PNBP Terkoreksi per April 2024

Sementara itu, PNBP Lainnya mencatatkan Rp 64,1 triliun atau terkontraksi 7,6%. Namun, PNBP Lainnya masih ditopang oleh tumbuhnya PNBP K/L berupa kenaikan denda dan dana kompensasi batubara, pendapatan layanan jasa transportasi, serta pendapatan layanan administrasi dan hukum. 

Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh sebesar Rp 32,7 triliun atau naik 10,8% secara tahunan. Dia mengatakan BLU pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan kawasan otorita turut menyokong pertumbuhan ini. 

“Dan untuk pengelolaan dana khusus terutama dari pungutan ekspor sawit mengalami penurunan sesuai kondisi CPO yaitu perlambatan 17,8%” kata dia.