Prabowo-Gibran Harus Bayar Utang Rp 3.748 Triliun!

JAKARTA, investortrust.id – Jumlah total utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada masa jabatan Prabowo-Gibran sangat fantastis, mencapai Rp 3.748,24 triliun. Jumlah tersebut mencakup sekitar 44% dari total utang pemerintah saat ini yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total portofolio utang Indonesia per akhir April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun. Rinciannya terdiri atas 70,75% Surat Berharga Negara (SBN) domestik atau sekitar Rp 5.889,20 triliun, 17,20% berupa SBN valuta asing (valas) sebesar Rp 1.433,90 triliun, dan 12,06% pinjaman sebesar Rp 1.005,32 triliun.

Jika dilihat jadwal jatuh tempo per tahun, utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2025 tercatat sebesar Rp 800,33 triliun. Setahun sesudahnya, pada 2026, utang jatuh tempo diperkirakan sekitar Rp 803,19 triliun.

Pada 2027, utang jatuh tempo Indonesia mencapai Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 diperkirakan sebesar Rp 719,81 triliun. Pada akhir masa jabatan Prabowo-Gibran, yakni 2029 utang jatuh tempo akan sebesar Rp 622,3 triliun. Dengan demikian, total utang yang harus dibayar selama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai sebesar Rp 3.748,24 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta, salah satu tantangan pengelolaan utang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu pembayaran bunga utang.

“Pada 2025 selain subsidi, yang besar itu adalah pembayaran bunga utang,” ujar Isa saat pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks MPR/DPR, Selasa (25/6/2024).

Isa mengatakan pembayaran bunga utang itu sebagai bagian dari konsekuensi atas penerbitan utang untuk memitigasi pandemi. Dia mengatakan alokasi anggaran disediakan agar pembayaran bunga utang dapat dilakukan secara tepat waktu dan dengan besaran yang sesuai.

“Kita jaga reputasi negara kita, sehingga dipastikan alokasi anggaran pengelolaan belanja bunga utang bisa dilakukan tepat waktu,” ujar dia.

Isa mengatakan Kemenkeu akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan efisiensi bunga utang melalui pemilihan waktu dan komposisi utang yang optimal. Selain itu, pemerintah akan melakukan pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri untuk menciptakan pasar yang lebih aktif dan likuid.

“Pendalaman pasar SBN di dalam negeri dilakukan sehingga kita tidak mudah terkena shock apabila ada perubahan di lingkungan eksternal,” ujarnya.

Baca Juga

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp 3.783 Triliun Lima Tahun ke Depan, Ternyata Ini Pemicunya

Oleh karena itu,