Kebijakan Tarif AS: India Tarik Investasi Keluar dari Cina, Bagaimana Indonesia?

Oleh Tri Winarno,

mantan ekonom senior

Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter

Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID –  Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump –- yang diperkiraan menjadi calon presiden dari Partai Republik dalam pemilihan November 2024 --, bersaing menampilkan diri keras terhadap Tiongkok dan perdagangannya. Citra ini diperlukan untuk menarik dukungan politik sekaligus ekonomi di negara adidaya tersebut.

Biden telah mengenakan tarif 100% pada kendaraan listrik buatan Tiongkok, dan Trump berjanji untuk mengenakan tarif 200% pada mobil Tiongkok yang diproduksi di Meksiko. Aksi ini dilakukan bersamaan dengan serangkaian tindakan proteksionis lainnya yang berdampak pada produk baja, panel surya, semikonduktor, dan baterai. Uni Eropa pun kemungkinan akan mengikuti langkah tersebut, meski dengan lebih hati-hati.

Baca Juga

Impor China dan India Meningkat, Saham Batubara masih Menggiurkan

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok diperkirakan akan merespons dengan saling balas tarif, dibandingkan memberikan sanksi yang lain. Hal ini meningkatkan kemungkinan perang dagang, yang secara signifikan dapat menghambat transisi energi ramah lingkungan dan berpotensi menyebabkan konflik geopolitik semakin meluas.

Perspektif Negara Berkembang
Hal yang sering luput dari perdebatan mengenai meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah perspektif negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang. Persaingan ini dipastikan tidak hanya melibatkan kedua negara, yang memiliki ekonomi terbesar pertama dan kedua di dunia. 

Bagaimana pun, tarif ini tidak hanya bersifat proteksionis tetapi juga diskriminatif. Dan, Tiongkok memang benar adalah satu-satunya negara dalam sejarah yang memiliki keunggulan komparatif di setiap industri. Maka itu, menargetkan eksportir dan pemasok paling efisien di dunia dengan langkah-langkah proteksionis dapat menciptakan peluang yang menguntungkan bagi para pesaing Tiongkok.

Baca Juga

Ekspor Indonesia Diprediksi Masih akan Melemah di 2024, Ini Penyebabnya

Dalam menganalisis perkembangan ini, penting untuk mempertimbangkan perjanjian perdagangan bebas (free-trade agreements, FTA)  pada periode pascaperang. Menurut FTA, kebijakan tersebut merupakan cerminan dari tindakan diskriminatif yang ada saat ini: meskipun mereka menurunkan tarif impor dari negara-negara mitra.

Hal itu secara efektif mengalihkan perdagangan ke pemasok negara ketiga, dengan tarif yang ada saat ini dikenakan pada impor dari negara-negara yang dianggap sebagai musuh, seperti Tiongkok. Aktivitas ekonomi akan beralih ke negara-negara ketiga yang efisiensinya lebih rendah dari Tiongkok, tetapi dianggap sebagai negara sekutu AS.

Melemahkan Manufaktur Tiongkok
Kebijakan perdagangan Tiongkok pada masa pemerintahan Biden, yang disamakan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dengan “a small yard and a high fence” pada tahun 2023, dapat semakin melemahkan manufaktur Tiongkok. Faktanya, semakin tinggi tarif, semakin besar keunggulan kompetitif yang diperoleh pemasok negara ketiga dibandingkan perusahaan Tiongkok, khususnya di pasar besar seperti AS dan Eropa.

Yang pasti, keuntungan negara ketiga akan bergantung pada sejauh mana proteksionisme AS. Jika ‘halaman kecil’ Sullivan tumbuh lebih besar, artinya tarif AS yang dikenakan tidak hanya pada barang-barang impor dari Tiongkok, tetapi juga pada barang-barang dari negara-negara ketiga yang menggunakan komponen-komponen yang diproduksi di Tiongkok atau oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berlokasi di negara-negara tersebut.

Alhasil, manfaatnya bagi negara-negara ketiga tersebut akan berkurang. Dalam bahasa FTA, rules of origin bisa sangat membatasi input dari Tiongkok, sehingga negara ketiga memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya.

Pada gelombang pertama proteksionisme diskriminatif yang dilancarkan Trump, cakupan proteksionisme terbatas pada impor langsung dari Tiongkok. Hasilnya, seperti yang didokumentasikan oleh Aaditya Mattoo di laporan Bank Dunia, negara ketiga seperti Vietnam mendapat manfaat yang signifikan. Kali ini, mengingat dukungan bipartisan di Washington terhadap undang-undang anti-Tiongkok, maka skenario keuntungan negara ketiga pesaing Tiongkokakan semakin membesar.

Secara umum, negara-negara yang terkena dampak proteksionisme Barat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, negara-negara yang terintegrasi ke dalam rantai pasokan Tiongkok, seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Kedua, negara-negara yang tidak terlalu bergantung pada rantai pasokan Tiongkok, seperti Meksiko, India, Turki, Brasil, Polandia, dan Hongaria. Kelompok kedua akan mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan perdagangan AS.

India Diuntungkan
India memberikan contoh yang bagus. Negara dengan penduduk terbesar di dunia ini telah berhasil menarik beberapa perusahaan Barat untuk keluar dari Tiongkok, sejak meluncurkan strategi “China Plus One” pada tahun 2014. Khususnya Apple, telah secara signifikan memperluas operasi manufaktur iPhone di India, dan Tesla dilaporkan mungkin akan mengikuti jejaknya.

Pergeseran ini memberikan India peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur yang kinerjanya selalu buruk. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah menawarkan subsidi untuk menarik investasi asing dan memberikan kompensasi kerugian seperti infrastruktur yang relatif buruk.

Dengan meningkatkan keuntungan investasi di India, kebijakan perdagangan AS saat ini dapat melengkapi kebijakan industri AS. Jika India dapat membangun rantai pasokan yang sebagian besar tidak bergantung pada Tiongkok –- sebuah tren yang perlahan mulai terjadi di sektor elektronik -– maka India dapat memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan Tiongkok. 

Panel surya adalah salah satu contohnya. Seperti pabrik milik Amerika di luar Chennai yang memproduksi panel surya untuk diekspor ke Amerika. Keberhasilan operasi ini berkat tarif Trump terhadap panel surya impor dari Tiongkok, yang dipertahankan oleh pemerintahan Biden.

Tanpa langkah-langkah ini, efisiensi dan skala manufaktur Tiongkok –- yang dibantu oleh subsidi pemerintah yang besar –- akan menjadikan India sebagai tujuan investasi yang tidak menarik. Namun, India mampu memanfaatkan peluang kebijakan tarif AS terbaru dan meningkatkan ekspor panel suryanya, menggantikan Tiongkok.

Secara lebih luas, semakin besar tumpang tindih antara kepentingan strategis Amerika dan kemampuan serta keunggulan komparatif negara ketiga, semakin besar kemungkinan proteksionisme diskriminatif akan bertahan lama. Hal ini juga memberikan kepastian bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi dari Tiongkok yang sangat efisien.

Di bidang farmasi, misalnya. India mempunyai kemampuan untuk turun tangan, jika AS memutuskan untuk mengenakan tarif terhadap produsen obat Tiongkok, yang mendominasi produksi global dan ekspor bahan aktif farmasi.

Namun, para pesaing Tiongkok 'terpaksa' harus mengekang antusiasme mereka. Pasalnya, proteksionisme yang diskriminatif saat ini terbatas pada industri-industri yang relatif canggih, dan tidak mungkin meluas ke sektor-sektor padat karya seperti pakaian jadi dan alas kaki, di mana negara-negara miskin mempunyai keunggulan komparatif yang lebih kuat.

Yang lebih penting, proteksionisme diskriminatif AS dan UE hanya memberikan manfaat dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jika perang dagang saat ini meningkat menjadi konflik geopolitik skala penuh, potensi keuntungan apa pun akan hilang, karena penurunan ekonomi yang lebih luas dan meningkatnya ketidakpastian dapat berdampak buruk pada perdagangan, investasi, aliran modal, dan pertumbuhan ekonomi global. Dalam skenario ini, semua akan akan kalah.

Mencermati kondisi tersebut, negara yang tidak begitu terintegrasi dengan AS akan semakin merana. Pertumbuhan ekonominya akan semakin melambat, arus kapital asing akan berbalik arah, dan perdagangannya akan menurun. Ini akan berujung pada pemburukan neraca pembayaran, yang akan berakhir pada nilai tukar yang semakin boncos lantaran terkurasnya cadangan devisa.

Banyuwangi, 14 Juni 2024