Pembayaran Bunga Utang Naik, Defisit RAPBN 2025 Dekati Batas 3% PDB
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,45-2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, target defisit yang dekat dengan batas 3% dari PDB itu karena pembayaran bunga meningkat.
Langkah itu disebut juga sebagai cara untuk mewujudkan tiga target utama pemerintah. Ini mencakup perbaikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pemerataan.
"Pembayaran bunga itu nantinya akan dipersingkat dengan pengelolaan belanja yang bersumber dari utang. Sebaiknya belanja modal itu (nantinya) revenue based. Artinya, dia bisa self finance membayar kembali utang-utangnya tersebut,” kata Suharso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Baca Juga
Pemerintah Sukses Lelang Sukuk Negara Rp 10 Triliun, Yield hingga 7,1%
Suharso mengatakan, Bappenas sedang merumuskan cara agar belanja modal itu sekaligus masuk ke dalam investasi pemerintah. Dengan cara ini, dia menyebut, APBN dapat memiliki ruang fiskal yang lebih luas.
“Kita ingin belanja-belanja modal itu kita turunkan (dari struktur APBN menjadi investasi). Belanja modal itu diharapkan benar-benar capital expenditure yang bisa menghasilkan revenue untuk negara,” kata dia.
Suharso pun membantah pelebaran ruang fiskal membuka kemungkinan pelebaran defisit. Maka itulah belanja-belanja modal yang dibiayai utang, ke depan, diprioritaskan yang punya revenue based.
Sementara itu, Kemenkeu mencatat, dalam APBN 2024 yang telah disepakati dengan DPR, defisit sebesar 2,29% dari PDB. Nilai secara nominal Rp 522,8 triliun.
Transisi Pemerintahan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, defisit yang dirancang masih dalam koridor RAPBN 2025. Posisi defisit ini, kata dia, menjadi bagian transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Jadi, ini kami lakukan mandat mengikuti siklus dari APBN. Ini tentunya bagian dari proses dengan Banggar (Badan Anggaran). Nanti, kami lanjutkan di panja (panitia kerja),” kata dia.
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie Othniel FP mengkritisi rentang defisit anggaran di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Dia terkejut dengan besaran anggaran defisit sekitar Rp 600-an triliun yang ditetapkan sebelum presiden terpilih bekerja.
“Ini untuk membiayai program siapa? Nah inilah, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi,” kata Dolfie.
Dolfie mengartikan hal itu berkaitan dengan belanja program dan jumlah kementerian yang ditetapkan di pemerintahan Prabowo. Ini termasuk delapan prioritas nasional pada 2025.
“Ini siapa yang tentukan 2025 ada delapan prioritas nasional? Oleh karena itu, nanti di panja, harus jelas. Ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru dengan proyek-proyek barunya itu seberapa luas? Kalau melihat ini (KEM-PPKF) enggak luas,” ucap dia.
