Kemenkeu: APBN Diarahkan untuk Dukung Pengembangan Transisi Ekonomi Hijau
BOGOR, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk menangani perubahan iklim.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim & Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Bobby Wahyu Hernawan mengatakan sejak pertama kali dikenalkan pada 2016 hingga 2022 pemerintah telah merealisasikan Rp 569 triliun atau US$ 37,9 miliar untuk belanja aksi perubahan iklim.
“Kalau dirata-rata per tahun, belanja perubahan iklim mencapai Rp 81,3 triliun atau 3,5% dari APBN,” kata Bobby, saat agenda Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/5/2024).
Bobby mengatakan Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan CO2 nomor 11 di dunia hingga data terakhir 2022. Indonesia, kata dia, menghasilkan emisi karbon per kapita sebesar 2,6 ton CO2e pada tahun tersebut.
Baca Juga
Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap total emisi karbon tersebut. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang untuk mengisi jarak sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi.
Bobby mengatakan, Indonesia menjanjikan penurunan CO2e sebesar 31,89% melalui pendanaan mandiri. Angka itu, melonjak jika dunia internasional turut memberikan bantuan.
“Dengan bantuan internasional, itu (pengurangan emisi) bisa menjadi Enchanced Nationally Determined Contributions (ENDC) sebesar 43,2%” kata dia.
Bobby mengatakan sektor yang dijanjikan mendapatkan penurunan karbon sebesar 1.239,5 metrik ton CO2e, di antaranya forestry and other land uses (FOLU), energi, industrial process and production use (IPPU), pertanian, dan sampah atau limbah. Dengan bantuan dunia internasional penurunan emisi di masing-masing sektor FOLU sebesar 729 metrik ton CO2e, energi sebesar 446 metrik ton CO2e, IPPU sebesar 9 metrik ton CO2e, sampah atau limbah sebesar 43,5 metrik ton CO2e, dan pertanian sebesar 12 metrik ton CO2e.
Baca Juga
“Atas janji dari ENDC, ada konsekuensi pendanaan,” kata dia.
Sebagai contoh, aksi mitigasi atas berbagai sektor tersebut mencapai Rp 4.002,44 triliun atau setara US$ 281,23 miliar. Sementara itu, untuk aksi adaptasi Bobby memperkirakan pemerintah membutuhkan finansial sebesar US$ 2,3 hingga 12,14 miliar untuk membangun ketahanan dan kapasitas beradaptasi untuk mengurangi kerugian.
“Kalau tidak bisa, kita mengalami kerugian 2,87% dari PDB,” kata dia.
Sebagai mesin keuangan, Bobby menyebut, pendapatan APBN akan terus diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA), investasi energi baru terbarukan (EBT), dan menjamin transisi energi yang adil dan terjangkau.
“Dengan fiscal tools, fasilitas pajak itu kita gunakan untuk merancang industri EV atau pembebasan pajak atau bea masuk teknologi yang mendukung energi bersih,” ujar dia.
Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah akan mengeluarkan pendanaan untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Bobby menyebut, pemerintah juga tengah mendukung daerah dan menyiapkan buffer untuk penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur hijau.
“Artinya, pemerintah akan terus mencari sumber-sumber pembiayaan untuk semua yang terkait dengan Environmental, Social, and Governance (ESG)” ucap dia.