Airlangga Tegaskan Komitmen Kuat Indonesia dalam Proses Aksesi OECD
BOGOR, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal itu disampaikan Airlangga seusai mendampingi Sekjen OECD, Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5/2024).
Airlangga mengatakan OECD memiliki peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Dikatakan, upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.
Baca Juga
Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Cormann Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) ini mengatakan, pertemuan di Istana Bogor terjadi setelah Mathias Cormann memutuskan membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 dan menyerahkan peta jalan aksesi Indonesia pada pertemuan tingkat menteri OECD Mei 2024 lalu.
“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia. Yang pertama pada bulan Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, pemerintah akan membentuk project management office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan terdapat sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik. Kosta Rika misalnya, mampu menurunkan defisit anggaran menjadi 5% dari PDB tahun 2021. Kemudian Kolombia mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.
Terkait dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan nonteknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Setelah sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah, yakni proses self-assesment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
Baca Juga
“Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” kata Menko Airlangga.
Pada akhir 2024 mendatang, Sekjen Cormannn juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan survei ekonomi Indonesia. Survei tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.