Ekonom Apindo: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Belum Maksimal Karena...

JAKARTA, investortrust.id - Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/yoy) belum maksimal karena pada periode ini terjadi inflasi tinggi yang menggerus daya beli masyarakat.

“Tercatat inflasi kuartal I-2024 menyentuh angka 3%, lebih tinggi daripada inflasi agregat 2023 yang hanya 2,61% (yoy),” ujar Ajib, melalui keterangan resmi kepada investortrust.id, Selasa (7/5/2024).

Untuk melanjutkan tren positif perekonomian nasional dan mereduksi faktor-faktor yang membebaninya, menurut Ajib, pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif moneter dan fiskal, serta regulasi yang lebih propertumbuhan dan pemerataan.

Baca Juga

Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi 5,11% Sulit Dicapai pada Kuartal Selanjutnya

Ajib menilai perlunya penyesuaian kembali suku bunga acuan, BI-Rate. “Bank Indonesia (BI) baru menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Level BI-Rate ini cenderung tidak ideal dan memerlukan penyesuaian,” tegas dia.

Rezim bunga tinggi, kata Ajib Hamdani, akan mengurangi likuiditas dalam sistem perekonomian dan menaikkan berbagai biaya, termasuk biaya produksi. “Ujung-ujungnya, itu akan mendorong cost push inflation,” tutur dia.

Dari sisi fiskal, Ajib menduga pemerintah masih akan menggunakan pola konvensional dalam pemberian insentif. Artinya, untuk menopang daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos).

Ajib menjelaskan, keputusan memberikan insentif  tidak mudah karena sejumlah asumsi makro yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024 telah meleset.

“Dengan asumsi makro nilai tukar rupiah Rp 15.000 terhadap dolar AS dan  harga minyak US$ 82 per barel, struktur keuangan negara sudah defisit lebih dari Rp 500 triliun atau setara 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB),” papar dia.

Dia mengungkapkan, kondisi lain yang memberi tekanan bagi masyarakat yaitu wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Wacana ini akan berdampak negatif terhadap  dunia usaha dan memberi dampak psikologis bagi naiknya harga komoditas.

Insentif Industri Padat Karya

Dari sisi regulasi, Najib menyoroti pentingnya insentif kepada industri padat karya. Insentif ini penting karena secara alamiah, investasi yang terus mengalir cenderung mengarah ke investasi padat modal.

Baca Juga

Wamenkeu Berharap Pertumbuhan Ekonomi di Tiga Kuartal Mendatang Bisa Lebih Tinggi

“Akibatnya, pencapaian investasi yang selalu over target sejak 2019  tidak diiringi penyerapan tenaga kerja. Dari target penyerapan 3 juta tenaga kerja, pada 2023 hanya mampu menyerap 1,8 juta,” ujar dia.

Ajib Hamdani juga menyarankan pemerintah memperluas program hilirisasi yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi nasional. Program hilirisasi akan memberikan daya ungkit ekonomi lebih maksimal jika difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

“Program hilirisasi yang menjadi bagian komitmen Presiden Jokowi sebagai bagian transformasi ekonomi, harus lebih dikembangkan di era pemerintahan selanjutnya,” tandas dia.