BI: Penting Kerangka Kerja Regulasi Robust Dukung Inovasi Digital
JAKARTA, investortrust.id – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya kerangka kerja regulasi yang robust mendukung inovasi digital. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun masa depan di tengah perkembangan inovasi digital, melalui suatu pertemuan ilmiah.
"Di tengah perkembangan inovasi digital yang semakin cepat, kebutuhan bank sentral akan kerangka kerja regulasi yang robust dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital menjadi hal penting. Kerangka hukum dan peraturan harus memiliki fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasi berbagai instrumen keuangan yang baru, dan kemajuan teknologi," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, dalam keterangan usai pembukaan acara International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions yang ke-2 (ICFP-JCLI) di Bali, 7 Mei 2024.
Baca Juga
Tak Terganggu BI Rate, SMF Pastikan KPR Bersubsidi Tetap Aman
ICFP-JCLI merupakan kegiatan tahunan dari jurnal internasional (peer-reviewed) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu Journal of Central Banking Law and Institutions (JCLI). Konferensi ini, lanjut dia, akan menjadi platform strategis dalam mendorong kolaborasi internasional serta berbagi informasi dan pengetahuan di antara para akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan central bankers.
QRIS Contoh Pemanfaatan Teknologi
Lebih lanjut Destry menegaskan Bank Indonesia selaku bank sentral melihat pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam merespons berbagai tantangan global yang berkelanjutan. "Pertama, Bank Indonesia menjadi organisasi yang adaptif terhadap digitalisasi dalam memperkuat kualitas formulasi kebijakan," ucapnya.
Kedua, digitalisasi membantu bank sentral dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang semakin kompleks, sehingga semakin memperkuat stabilitas moneter, sistem keuangan dan pembayaran. Pengembangan dan penerapan QRIS merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam pembayaran digital.
Ketiga, Bank Indonesia secara proaktif menjalin kolaborasi multilateral dalam membangun arsitektur ekonomi dan keuangan berbasis teknologi dan inovasi digital, sehingga resilien terhadap guncangan yang semakin besar di masa mendatang.
"ICFP-JCLI berupaya mengeksplorasi ide baru yang relevan dan terkait dengan isu terkini. Ini untuk penyusunan kebijakan, pengembangan industri, dan ilmu pengetahuan, dengan fokus khusus pada aspek hukum dan kelembagaan menghadapi akselerasi inovasi digital pada sistem keuangan," paparnya.
Penyelenggaraan konferensi internasional dan call for papers tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan ekosistem riset yang kuat, melalui peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang riset. Pada ICFP-JCLI ke-2 yang mempertemukan para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang hukum, kelembagaan, ekonomi, informatika dan kebanksentralan dari berbagai negara, terkumpul 280 paper dari para penulis yang berasal dari 29 negara. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 113 paper.
"Melalui proses seleksi ketat yang didukung para akademisi dari universitas-universitas terkemuka, telah terpilih 24 paper terbaik untuk dipresentasikan dalam konferensi ini. Paper tersebut telah menjalani peer-review dan berpotensi untuk diterbitkan dalam edisi mendatang dari JCLI," imbuhnya.
Dalam rangkaian acara itu juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terkait pengelolaan, dan publikasi JCLI. Ini termasuk peran PERADI sebagai reviewer, dalam rangka memperkuat ekosistem dan branding JCLI serta meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi JCLI. Melalui kerja sama ini, ke depan, diharapkan dapat memperkaya tulisan dan topik yang diterbitkan JCLI.
Baca Juga
Pasar Domestik Dilanda The Perfect Storm, Bahana TCW Ungkap Langkah BI Sudah Tepat