Subsidi BBM dan LPG Mungkin Melonjak ke Rp 371 Triliun, Tahun 2022 Pernah Mengalami
Oleh Dadan Kusdiana,
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
JAKARTA, investortrust.id – Ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina belum usai, dan belakangan meningkat tensi geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak mentah pun berpeluang kembali bergerak naik, yang tentunya akan mendongkrak kebutuhan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kg.
Tanpa bermaksud melangkahi Kementerian Keuangan yang punya kewenangan, kami bisa menginformasikan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak mentah yang berdampak terhadap subsidi dan kompensasi tersebut. Selain itu, dari sisi pasokan kebutuhan energi ini untuk masyarakat di Tanah Air, kami pastikan aman.
Kembali ke soal potensi kenaikan subsidi BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang banyak ditanyakan, pemerintah bahkan sudah mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Tentu saja, kita perlu melihat dulu asumsi terkait dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Asumsinya dalam APBN, antara lain, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 82/barel, lifting minyak 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari. Selain itu, nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000/US$. (Berdasarkan data Kemenkeu, asumsi penting lain adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi terkendali sebesar 2,8%, dan suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun 6,7% -- Red).
Sementara itu, harga minyak mentah yang sempat turun saat ini sudah di atas asumsi tersebut (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat rata-rata harga ICP pada April 2024 naik 4,57% menjadi US$ 87,61 per barel, dari sebelumnya pada Maret 2024 sebesar US$ 83,78 per barel -- Red). Demikian pula nilai tukar rupiah kini sudah berkisar Rp 16.200-16.300/US$, di atas asumsi APBN yang ditetapkan pemerintah bersama DPR.
Baca Juga
Israel Isyaratkan Perluas Serangan, Harga Minyak Menguat Terbatas
Bila harga crude oil naik menjadi US$ 100/barel dan kurs rupiah ke US$ 16.300 per dolar AS, maka subsidi dan kompensasi BBM serta LPG yang dibutuhkan akan naik sekitar 52%, dari Rp 244 triliun menjadi Rp 371 triliun. Angka ini belum termasuk subsidi energi listrik yang tentunya juga terdampak naik.
Kendati demikian, kita pernah mengalami kondisi yang serupa tahun 2022, saat pecahnya perang Rusia-Ukraina melambungkan harga minyak mentah. Kita mampu melewatinya dan bisa ada solusinya, bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lebih baik dari 2023 (masing-masing 5,31% dan 5,05% -- Red).
Harga Nikel Naik
Dengan kenaikan harga minyak tahun 2022, penerimaan negara juga naik lantaran harga komoditas energi batu bara dan komoditas lain juga terkerek. Hal yang sama terjadi belakangan ini, harga komoditas mineral nikel yang tadinya anjlok dalam kini naik lagi.
Persoalannya, apa semua penerimaan negara kita ‘habiskan’ untuk subsidi konsumsi BBM? Oleh karena itu, meski pemerintah memang tidak akan membatasi penggunaan seperti elpiji bersubsidi 3 kg, namun telah mengatur agar tepat sasaran. Masyarakat yang berhak dapat menerima haknya.
Baca Juga
Hal serupa juga diupayakan dengan mekanisme yang tepat -- yang sedak digodok -- untuk penyaluran solar bersubsidi dan Pertalite. Upaya lain misalnya, elpiji yang masih sebagian besar diimpor akan diarahkan untuk dikurangi penggunaannya.
Ini misalnya dengan meningkatkan pembangunan jaringan gas kota (jargas) lewat anggaran APBN, sehingga gas alam yang tidak perlu diimpor bisa disalurkan lebih banyak ke rumah-rumah masyarakat, oleh perusahaan pelat merah PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Selain lebih murah biayanya, juga lebih nyaman karena pengguna tidak perlu pergi ke agen untuk membeli LPG dan dapur menjadi bersih.
Hal ini juga sesuai arah kebijakan pemerintah transisi energi bersih yang lebih luas. Ini termasuk yang dilaksanakan oleh BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggencarkan penggunaan kompor listrik, di mana Indonesia punya energi listrik yang banyak, tidak perlu impor. ***