Tak Terganggu BI Rate, SMF Pastikan KPR Bersubsidi Tetap Aman
GUNUNG KIDUL, investortrust.id - Direktur Keuangan & Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, Bonai Subiakto mengatakan bunga KPR bersubsidi masih tetap berada di angka 5%. Pernyataan tersebut sekaligus memastikan bunga KPR bersubsidi tak akan terpengaruh dengan kenaikan BI Rate yang menjadi 6,25%.
“Suku bunga tetap di angka 5% untuk KPR subsidi. Jadi meski ada kenaikan suku bunga, tetap KPR subsidi 5% Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” kata Bonai dalam acara diskusi di Gunung Kidul, Yogyakarta, dikutip Rabu (1/5/2024).
Bonai mengatakan kenaikan suku bunga BI biasanya tak berdampak langsung ke lembaga pembiayaan sekunder. Bonai mengatakan upaya mempertahankan bunga KPR subsidi itu sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga
Gandeng SMF, BRI Danareksa Sekuritas Incar Transaksi EBA-SP Ritel Rp 10 Miliar per Hari
“Sebagaimana yang sudah pernah terjadi sebelumnya, kenaikan suku bunga tidak langsung berdampak ke kami,” kata dia.
Selain memastikan bunga kredit, Bonai juga memastikan penyaluran pembiayaan KPR FLPP akan tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 166.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Target untuk pembiayaan perumahan khusus program KPR subsidi sebagaimana dicanangkan pemerintah untuk 2024 ini 166.000 sampai akhir tahun," ucap dia.
Berdasarkan paparan, sejak 2018 hingga 2023, SMF telah menyalurkan Rp 21,64 triliun untuk pembiayaan KPR FLPP. Dana tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9,33 triliun dan dana SMF dari penerbitan surat utang sebesar Rp 12,31 triliun.
Baca Juga
Tak Hanya di Sektor Perumahan, SMF juga Mendorong Pembiayaan UMKM
Selain membantu upaya penyelesaian backlog perumahan yang mencapai 12 juta unit, Bonai mengatakan SMF juga membantu program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh. Program yang berjalan sejak 2019 tersebut sinergi antara SMF dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.
Kerja sama itu menghasilkan renovasi dan pembangunan 488 rumah masyarakat di 21 wilayah kumuh. “Kemenko PMK menentukan kelompok masyarakat yang miskin ekstrem untuk mendapat bantuan sehingga harapannya ketika rumah direnovasi, kemampuan dan kesehatan masyarakat juga meningkat,” kata dia.