Survei WEF: 5 Ancaman Ini Mengintai Indonesia Tahun 2024
JAKARTA, investortrust.id - World Economic Forum (WEF) mensurvei sebanyak 11.000 pemimpin bisnis di 113 negara untuk memetakan Global Risks Perception Survey (GRPS).
Dari survei ini, WEF membawa risiko global dalam konteks lokal ke masing-masing negara, dan menunjukkan potensi hotspot dan manifestasi risiko globalnya.
Menurut survei WEF tersebut, ada lima ancaman yang akan dihadapi Indonesia pada 2024. Dari yang tertinggi, lima ancaman tersebut antara lain, melemahnya ekonomi, bencana akibat cuaca ekstrem, penyakit menginfeksi, kurangnya pasokan energi, dan angka pengangguran.
Meski demikian, WEF tidak memaparkan berapa nilai dan penjelasan dari masing-masing ancaman tersebut. Namun dikatakan Indonesia memiliki ancaman serius yang harus dipersiapkan mitigasinya.
Baca Juga
BKPM Sebut Peta Peluang Investasi Didorong Genjot Pembangunan IKN
Dalam survei global, masalah cuaca ekstrem dan perkembangan AI menjadi dua topik yang mengkhawatirkan. Para responden memiliki sebanyak 66% kasus cuaca ekstrem dan 53% untuk perkembangan AI yang berdampak pada informasi yang keliru dan disinformasi.
Sementara itu, melemahnya ekonomi menempati posisi keenam survei global dengan dipilih 33% responden. Kekhawatiran melemahnya ekonomi karena masih tingginya suku bunga khususnya di negara yang bersandar pada ekspor dan industri manufaktur.
Selain itu, WEF menyebut adanya risiko kesalahan kalibrasi dari bank sentral, pemerintah, dan sektor swasta yang dapat memperdalam kontraksi ekonomi.
“Kekhawatiran terhadap kemerosotan perekonomian tersebar luas di kalangan responden swasta dan termasuk dalam lima besar risiko di 102 negara (90%) yang disurvei,” tulis WEF, dikutip Jumat (12/1/2024)
Kondisi di Indonesia
Sepanjang 2023, Indonesia menghadapi kegentingan ekonomi global akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan kondisi geopolitik yang tak menentu. Berdasarkan paparan APBN 2023, dari tujuh asumsi makro, pemerintah hanya berhasil meraih dua asumsi.
Meski mampu menekan defisit hingga 2,27% dari PDB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih waspada terhadap kondisi tahun 2024.
“Spillover effect dari pelemahan ekonomi global serta tingginya suku bunga global masih tetap perlu diwaspadai dampaknya di tahun 2024,” tulis Kemenkeu.
Sementara itu untuk cuaca ekstrem, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan pandangan bencana hidrometeorologi basah untuk 2024. BNPB menebar peringat bagi sejumlah wilayah yang terancam bencana hidrometeorologis.
Baca Juga
Bencana alam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kondisi geografis Indonesia. Selama 2023, BNPB mencatat terjadi 4.940 bencana alam. Bencana hidrometeorologi basah tercatat sebanyak 2.848 peristiwa.
Dari paparan BNPB, sebanyak 4.940 kejadian bencana tersebut terdiri atas 31 gempa bumi, empat erupsi gunung api, 1.802 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 1.170 banjir, 1.155 cuaca ekstrem, 579 tanah longsor, 168 kekeringan, serta 31 gelombang pasang dan abrasi.
Adapun penyakit menular, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada beberapa kasus penyakit lama yang merupakan zoonosis dan bisa menular kepada manusia. Misalnya, antraks, leptospirosis, dan rabies.
Leptospirosis berasal dari hewan dan menginfeksi manusia melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Bakteri leptospira interrogans dapat ditularkan anjing, babi, kuda, sapi, dan tikus. Penyakit ini, tulis Kementerian Kesehatan, dapat mengakibatkan wabah.
Untuk mengantisipasi persoalan ini, pemerintah telah menerbitkan Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.
Sementar itu, ancaman krisis energi menempati peringkat keempat dalam survei yang digagas WEF. Institute for Essential Services Reform (IESR) sejak 2022 telah mengingatkan mengenai kerentanan menurunya pasokan batubara, minyak, dan gas setiap tahunnya.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) pada 2023 lalu menyebut diperlukannya target ambisius tapi fleksibel untuk menyediakan energi yang terjangkau dan aman dengan penggunaan energi terbarukan untuk penyediaan listrik, transportasi, dan industri. Gagasan ini berkaca pada persoalan mahalnya energi yang menimpa negara-negara di Eropa.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, setahun sebelumnya, juga telah mengingatkan pentingnya aturan penanggulangan krisis energi. Aturan itu muncul dari kondisi bahwa Indonesia masih mengalami ketergantungan BBM dan LPG dari negara luar.
Ancaman kelima yang perlu dihadapi serius pemerintah yaitu angka pengangguran. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selama sembilan tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja mengalami penurunan signifikan. Kecenderungannya, tulis Apindo di laman resminya, penyusutan daya serap tenaga kerja menurun hingga seperempat.
“Di tengah meningkatnya investasi padat modal yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencari kerja dengan keterampilan rendah,” tulis Apindo dalam Outlook Ekonomi dan Bisnis 2024.
