Utang Luar Negeri Indonesia Makin Bertambah, Tembus US$ 400,9 Miliar
JAKARTA, investortrust.id – Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia makin bertambah. ULN RI pada November 2023 tercatat menembus 400,9 miliar dolar AS.
"Posisi ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 400,9 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/01/2024).
Baca Juga
Disinggung Saat Debat Capres, Begini Penjelasan Ekonom Soal Utang Indonesia
Selain itu, posisi ULN pada November 2023 dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Ini berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.
Dinilai Tetap Terkendali
Meski naik, Erwin menilai, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar 192,6 miliar dolar AS atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global. Ini seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar, sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global," tandasnya.
Baca Juga
Berbahayakah Utang Pemerintah Rp 8.041 Triliun? Ini Kata Kemenkeu
Pemerintah, lanjut Erwin, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Pemanfaatan ULN pada November 2023, lanjut dia, masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global. Dukungan tersebut mencakup antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali. Ini mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," imbuhnya.