Pertumbuhan Ekonomi dan Dekarbonisasi Bisa “Saling Membunuh”
JAKARTA, investortrust.id – Pertumbuhan ekonomi dan dekarbonisasi bisa “saling membunuh” jika Indonesia tidak mampu mengelola dengan baik untuk memenuhi target jangka panjang kedua rencana besar tersebut. Tanpa langkah drastis, Indonesia akan menghadapi dikomoti tersebut dan kedua target tersebut bisa gagal di tengah jalan.
Demikian salah satu isu penting kajian LPEM Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Indonesia Economic Outlook 2024, bertema “Transisi Politik di Tengah Era Higher-for-Longer”, Jumat (03/11/2023).
Ekonom LPEM-UI, Teuku Riefky menyatakan, walaupun pemerintahan saat ini telah mengimplementasikan berbagai reformasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengentaskan isu struktural, beberapa tantangan pembangunan ekonomi masih belum terselesaikan dan mungkin tidak cukup waktu untuk diselesaikan oleh pemerintahan saat ini. Berbagai isu tersebut sangat krusial untuk mencapai agenda pembangunan jangka panjang dan memajukan kondisi sosioekonomi Indonesia.
Masalah vital pertama yang perlu diproritaskan oleh pemerintahan mendatang adalah target pertumbuhan ekonomi dan transisi iklim melalui dekarbonisasi. Ihwal pembangunan jangka panjang, Indonesia menargetkan untuk mencapai status ‘negara berpendapatan tinggi’ di tahun 2045. Untuk mencapai target ini, ekonomi Indonesia diestimasi perlu tumbuh sebesar 6% selama 20 tahun atau 7% selama 17 tahun.
Teuku Riefky menegaskan, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini hanya berada di kisaran 5%, Indonesia perlu untuk mendorong mesin pertumbuhan ekonominya secara masif untuk mencapai level yang mencukupi Indonesia berada dalam trayek pertumbuhan ke arah negara berpendapatan tinggi di 2045. Di sisi lain, Indonesia juga telah menetapkan target yang sama ambisiusnya di jangka panjang, yaitu mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di 2060 atau lebih cepat. “Target NZE ini mensyaratkan bahwa ke depannya Indonesia harus menurunkan tingkat emisinya secara signifikan dan konsisten,” kata dia.
Ironisnya, kata Riefky, mempertahankan tingkat pertumbuhan secara stabil di 5% dalam dua dekade belakangan memiliki implikasi lingkungan yang besar untuk Indonesia seiring terjadinya deforestasi secara masif, konsumsi batubara secara berlebihan, dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi.
Terbukti bahwa aktivitas ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor manufaktur yang cukup insentif menghasilkan emisi karbon. Per 2019, Indonesia menjadi negara dengan jumlah polusi keempat terbesar di dunia, mencatatkan jumlah emisi. “Terbukti juga bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dibarengi dengan naiknya tingkat emisi seiring tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil,” ujar Riefky.
Terancam Gagal
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menempatkan Indonesia pada dikotomi agenda pembangunan jangka panjang antara mencapai status ‘negara berpendapatan tinggi’ dengan NZE di tahun 2060. Dikotomi tersebut bisa membuat kedua terget penting tersebut “saling membunuh”. Padahal, kata Riefky, usaha untuk mencapai status negara ‘berpendapatan tinggi’ mensyaratkan Indonesia untuk tumbuh di atas level normalnya dan ini berpotensi menimbulkan peningkatan emisi yang jauh lebih tinggi. “Hal itu, mendorong agenda pertumbuhan ekonomi akan berdampak kontradiktif terhadap agenda dekarbonisasi. Begitupun sebaliknya,” tegas Riefky.
Tanpa adanya langkah drastis yang diambil oleh pemerintah, Riefky mengingatkan, Indonesia akan terus menghadapi dikotomi ini dan berpotensi gagal untuk mencapai kedua target jangka panjang terkait pertumbuhan ekonomi dan dekarbonisasi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintahan selanjutnya untuk muncul dengan reformasi strategis dan solusi untuk ‘memisahkan’ pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan emisi dalam sepuluh tahun mendatang.
Riefky melihat bahwa peluang untuk mencapai kedua target ini akan sangat bergantung pada kesuksesan Presiden terpilih untuk menyelesaikan isu ini. “Apabila gagal, maka potensi untuk menjadi negara ‘berpendapatan tinggi’ di 2045 dan mencapai NZE di 2060 kemungkinan besar akan sirna seiring jendela kesempatan yang sudah mulai menipis dan pemerintahan setelahnya sudah tidak memilik ruang yang cukup untuk melakukan reformasi yang signifikan,” tuturnya.
Walaupun langkah dan komitmen yang dibutuhkan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dan emisi sangat tinggi, Riefky berpendapat bahwa mencapai target itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab, mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara bersamaan menurunkan emisi telah berhasil dilakukan oleh Tiongkok dan berbagai negara maju.