Ekonomi Tumbuh, Rakyat Mengeluh?
“Kita tidak perlu sinis mendengar kabar baik tentang ekonomi. Namun, jangan pula terlena olehnya. Pertumbuhan 5,45 persen layak diapresiasi, tetapi tentu belum cukup untuk menyatakan masyarakat sudah lebih sejahtera”.
Oleh: Robert A. Simanjuntak - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
INVESTORTRUST - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 ini tampak meyakinkan. Tetapi angka pertumbuhan yang bagus belum tentu berarti kehidupan yang lebih mudah. Di situlah terletak pekerjaan rumah pemerintah—dan tantangan bagi kredibilitas statistik kita.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama 2026, melambat menjadi 5,29 persen pada triwulan kedua, lalu menguat menjadi 5,47 persen pada triwulan ketiga. Sepanjang Januari–September, pertumbuhan mencapai 5,45 persen. Di tengah gejolak ekonomi global, ini tentu bukan pencapaian kecil.
Namun, pertumbuhan yang mengesankan ini perlu kita cermati dari tiga sisi sekaligus: apa yang mendorongnya, seberapa kuat dasar datanya, dan siapa yang menerima atau menikmati hasilnya.
Pertanyaan sederhananya: jika ekonomi tumbuh begitu baik, mengapa banyak keluarga masih merasa penghasilannya semakin sempit, sementara pekerjaan yang benar-benar layak tetap sulit dicari?
Ditopang Belanja Negara, Sampai Kapan?
Salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi selama ini adalah belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah melonjak 21,81 persen pada triwulan pertama, 15,97 persen pada triwulan kedua, dan masih tumbuh 8,95 persen pada triwulan ketiga. Pembayaran THR dan gaji ke-13, stimulus transportasi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu menggerakkan kegiatan ekonomi.
Tetapi kita mesti cermat membaca angka. Laju konsumsi pemerintah yang tinggi bukan berarti pemerintah menyumbang bagian terbesar PDB. Konsumsi rumah tangga tetap jauh lebih besar, sekitar 52 persen PDB pada triwulan ketiga, dan tumbuh 5,04 persen. Investasi juga meningkat 6,06 persen, sedangkan ekspor tumbuh 4,59 persen. Jadi, ekonomi bukan semata-mata hidup dari belanja negara.
Meski demikian, laju konsumsi rumah tangga melambat berturut-turut, dari 5,52 persen pada triwulan pertama menjadi 5,06 persen dan 5,04 persen pada triwulan kedua dan ketiga. Investasi pun melambat dari 6,87 persen pada triwulan kedua. Kekuatan permintaan swasta ternyata belum sepenuhnya bisa diandalkan.
Masalahnya, apakah dorongan pertumbuhan cukup kuat tanpa suntikan fiskal berulang? Belanja pemerintah dapat menjadi penyangga ketika dunia usaha lesu. Namun, bila pertumbuhan terlalu bergantung pada stimulus fiskal, ketahanannya akan diuji begitu ruang anggaran menyempit.
Program MBG, misalnya, tak cukup dinilai dari jumlah porsi dan uang yang terserap. Perlu diukur berapa pekerjaan baru yang bertahan, apakah pembelian bahan pangan benar-benar menghidupkan usaha lokal, dan sejauh mana manfaat gizinya sepadan dengan biaya.
Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen pada triwulan ketiga; industri logam dasar bahkan 9,94 persen. Ini kabar baik, apalagi di tengah tekanan harga energi, gejolak geopolitik, dan perubahan kebijakan perdagangan dunia. Tetapi industri hilirisasi yang padat modal tidak otomatis menciptakan banyak lowongan pekerjaan. Pertumbuhan produksi dan ekspor harus dibedakan dari pemerataan manfaatnya.
Tekanan eksternal juga belum mereda. Konflik di Timur Tengah, perubahan tarif dagang Amerika Serikat, dan pergerakan nilai tukar rupiah dapat menaikkan ongkos impor serta mengganggu keputusan investasi. Itulah sebabnya ekonomi yang mampu tumbuh tinggi belum tentu kebal terhadap guncangan berikutnya.
Data BPS Perlu Dipercaya, tetapi Juga Diuji
Pertanyaan terhadap angka pertumbuhan bukan tanpa dasar. Pada bulan Mei lalu, LPEM FEB Universitas Indonesia mempersoalkan pertumbuhan 5,61 persen triwulan pertama. Mereka menyoroti nilai tambah sektor listrik, gas, dan air yang turun 0,99 persen, sementara manufaktur tumbuh 5,04 persen. LPEM memperkirakan pertumbuhan alternatif sekitar 4,6–4,9 persen.
Itu bukan berarti BPS memanipulasi data. Nilai tambah sektor listrik tidak identik dengan konsumsi listrik industri; pergeseran komposisi dan efisiensi juga mungkin terjadi. Tetapi perbedaan sebesar itu patut dijelaskan melalui data penggunaan listrik industri dan indikator produksi yang lebih terperinci.
Perdebatan kembali memanas setelah diskrepansi statistik PDB triwulan ketiga disebut mencapai Rp333,2 triliun, sekitar 4,94 persen PDB. Diskrepansi adalah selisih pengukuran PDB dari sisi produksi dan pengeluaran.
Selisih semacam ini wajar karena sumber serta waktu pencatatan berbeda. Menganggap seluruhnya sebagai penggelembungan PDB—apalagi dengan langsung memangkas angka pertumbuhan—juga keliru, sebab pertumbuhan dihitung dalam harga konstan, bukan harga berlaku.
Kita perlu memahami bahwa diskrepansi nominal tidak bisa begitu saja diterjemahkan menjadi kesalahan pertumbuhan riil. Argumen tersebut benar secara metodologis, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk memeriksa besarnya selisih.
Justru karena itu BPS perlu membuka lebih luas sumber data, asumsi, metode penyesuaian, dan riwayat revisi. Kritik sebaiknya dijawab dengan pengujian yang dapat ditelusuri, bukan sekadar bertahan dengan angka yang diumumkan. Kemandirian dan keterbukaan statistik adalah modal kepercayaan publik.
Baca Juga
Inflasi Terkendali, tetapi Penghasilan Tertekan
Inflasi tahunan Oktober 2026 tercatat 3,23 persen. Namun, harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 4,82 persen, sedangkan transportasi 4,87 persen. Di Sulawesi Utara, inflasi mencapai 8,07 persen; di Jakarta 2,52 persen. Angka nasional jelas tidak menggambarkan pengalaman setiap keluarga.
Inflasi yang rendah pun tidak berarti harga telah kembali murah. Bila penghasilan tidak naik secepat pengeluaran, daya beli tetap tergerus.
Karena itu, ukuran inflasi perlu dilengkapi dengan gambaran biaya hidup menurut kelompok penghasilan dan daerah, serta perkembangan upah riil. Menuduh angka inflasi "terlalu rendah" tanpa pembuktian tentu tidak tepat. Mengabaikan jurang antara angka statistik dan pengalaman keseharian masyarakat juga tidak bijak.
Bahkan Dewan Ekonomi Nasional dalam laporan Oktober mengingatkan adanya tekanan pada konsumsi kelompok menengah-bawah. Dengan kata lain, persoalannya tidak selalu berada pada cara menghitung inflasi, tetapi juga pada lemahnya daya beli sebagian rumah tangga.
Bekerja Belum Tentu Sejahtera
Pada Agustus 2026, pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen, dari 4,85 persen setahun sebelumnya. Namun, 57,93 persen pekerja masih berada di sektor informal.
Yang lebih mengkhawatirkan, tingkat setengah pengangguran naik dari 7,91 menjadi 8,68 persen: sekitar 12,84 juta orang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih menginginkan tambahan pekerjaan.
Rata-rata upah buruh Rp3,42 juta per bulan juga belum menjawab apakah pendapatan setelah memperhitungkan kenaikan harga benar-benar meningkat.
Seseorang bisa tercatat bekerja, tetapi tetap kesulitan membayar kebutuhan pokok. Statistik pengangguran tidak salah hanya karena memakai definisi internasional; yang keliru adalah memperlakukannya sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pasar kerja.
Kesenjangan persepsi itu tercermin dalam survei LPEM UI terhadap 63 ekonom pada September–Oktober: 73 persen menilai penciptaan pekerjaan melemah dan 78 persen melihat tekanan inflasi masih tinggi. Ini penilaian para ahli, bukan survei rumah tangga, tetapi layak menjadi peringatan.
Ubah Ukuran Keberhasilan
Pemerintah perlu menggeser perhatian dari sekadar mengejar kenaikan angka PDB menuju pertumbuhan yang memperluas pekerjaan formal, menaikkan produktivitas, memperbaiki upah riil, dan mendorong usaha kecil naik kelas.
Belanja publik mesti dievaluasi berdasarkan manfaat bersihnya, bukan penyerapan anggaran. Insentif investasi sebaiknya lebih terkait dengan penciptaan pekerjaan formal dan peningkatan keterampilan, bukan semata besarnya nilai proyek.
Publik juga berhak melihat laporan berkala tentang upah riil, setengah pengangguran, biaya hidup menurut kelompok pendapatan, dan hasil nyata program-program prioritas. BPS pun perlu terus memperkaya indikator kesejahteraan dan membuka ruang bagi untuk masukan dari masyarakat.
Kita tidak perlu sinis mendengar kabar baik tentang ekonomi. Namun, jangan pula terlena olehnya. Pertumbuhan 5,45 persen layak diapresiasi, tetapi tentu belum cukup untuk menyatakan masyarakat sudah lebih sejahtera.
Keberhasilan ekonomi pada akhirnya bukan hanya ketika grafik PDB menanjak, melainkan ketika semakin banyak orang bisa hidup lebih layak dari hasil kerjanya. ***
