Pemerintah Realisasikan Rp 33,69 Triliun untuk Atasi Bencana Selama 2026

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran bencana sebesar Rp 59,35 triliun dalam APBN 2026. Dari total anggaran tersebut, dalam catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebesar Rp 33,69 triliun atau 57% telah direalisasikan untuk menangani bencana.

“Anggaran penanggulangan bencana pada 2026 ini meningkat dengan pesat,” kata Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat APBN KiTa edisi November 2026, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Total anggaran mencakup Rp 50,84 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi bencana di Pulau Sumatra pada akhir 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk rencana induk sebesar Rp 30,9 triliun di 33 kementerian/lembaga (K/L), non rencana induk sebesar Rp 8,5 triliun, dan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.

Realisasi anggaran untuk mengatasi bencana di Pulau Sumatra tersebut mencapai Rp 30,78 triliun atau 60,5% dari pagu.

“Masih ada Rp 20 triliun lagi, masih akan diserap untuk rehab-rekon Sumatra selama bulan November dan Desember,” kata dia.

Suahasil berharap anggaran yang sudah disediakan tersebut dapat diserap dengan cepat sesuai prioritas yang sudah didesain.

Baca Juga

Penerimaan Tumbuh Kuat, Menkeu Minta Belanja Prioritas Dituntaskan

Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,11 triliun. Anggaran tersebut tersebut tersebar di tujuh K/L dan masuk dalam Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Per akhir Oktober 2026, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut telah mencapai Rp 1,17 triliun atau 22,8% dari pagu.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 970 miliar untuk penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini tersebar di delapan K/L dengan alokasi Rp 770 miliar dan bantuan presiden Rp 200 miliar. Realisasi per akhir Oktober 2026, mencapai Rp 320 miliar atau 33,3% dari pagu.

Untuk mengatasi bencana lain, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,43 triliun. Anggaran ini tersimpan di BNPB. Realisasi anggaran itu telah mencapai Rp 1,42 triliun atau 58,3% dari pagu.

Menambah TKD

Suahasil menjelaskan sebagai bentuk respons percepatan atas penanganan bencana, pemerintah pusat juga menambah TKD. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 mengalokasikan Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Pulau Sumatra.

Selain itu, pemerintah menambahkan Rp 18,9 triliun kebutuhan non bencana. Aturan tentang penambahan anggaran itu tertuang dalam KMK Nomor 198 Tahun 2026.

Dengan penambahan ini, APBN 2026 yang awalnya sebesar Rp 693 triliun menjadi Rp 726,3 triliun.

“Dengan tambahan ini maka keseluruhan transfer ke daerah pagunya adalah Rp 726,3 triliun. Di dalam APBN 2027, transfer ini kita naikkan lagi ke angka Rp 735 triliun,” ujar dia.

Berdasarkan penyalurannya, per 30 Oktober 2026, realisasi TKD mencapai Rp 653,6 triliun. Realisasi ini digunakan untuk dana transfer umum sebesar Rp 437,8 triliun dan dana transfer khusus (DAK) sebesar Rp 140,4 triliun. Sisanya, Rp 75,4 triliun, digunakan untuk Dana Desa, Dana Insentif, Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan.