Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Dudung: Masih Mampu Kita Atasi
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah belum memutuskan menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengupayakan penanganan karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung.
Baca Juga
Prabowo Gelar Ratas Penanganan Karhutla dengan Menko Dudung, Panglima TNI, hingga Kapolri
Dudung mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam mengatasi karhutla yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir. Pergantian dan rotasi personel pun dilakukan untuk mencegah terjadinya kelelahan personel di lapangan.
Dudung mengatakan rotasi dan pergantian anggota telah menjadi bagian dari langkah yang disiapkan oleh pimpinan TNI dan Polri. Personel tambahan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) juga telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran.
"Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Kapolri," katanya.
Penambahan personel tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pemadaman, terutama di wilayah yang menjadi konsentrasi kebakaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai penanganan karhutla dari sejumlah pihak terkait, termasuk BNPB.
Dudung mengatakan, dalam rapat terbatas itu, terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian Prabowo dan jajaran pemerintah, dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai fokus utama.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatra Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ucapnya.
Dudung menjelaskan, operasi pemadaman saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat. Operasi udara menghadapi kendala karena asap yang terlalu tebal sehingga menyulitkan helikopter menjangkau lokasi kebakaran.
Selain kendala asap, kondisi geografis sejumlah wilayah juga menyulitkan petugas untuk mencapai titik api menggunakan kendaraan maupun alat berat.
"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," katanya.
Pemerintah juga mengoptimalkan langkah mitigasi, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna mendukung upaya pengendalian karhutla.
Dalam ratas tersebut, Dudung menegaskan Prabowo mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman. Pemerintah, kata dia, terus mengupayakan berbagai langkah strategis agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
Baca Juga
BNPB Buka Dashboard Penanganan Karhutla, Publik Bisa Pantau lewat Link Ini
Prabowo juga meminta jajaran untuk meningkatkan mitigasi agar karhutla tidak terjadi lagi di kemudian hari. Polisi dan TNI juga diminta untuk aktif terlibat dalam mitigasi karhutla.
"Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, karang taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," katanya.
