Prabowo Gagas Satu Badan Belanja Pemerintah, Sebut Potensi Penghmatan Capai Rp480 Triliun

JAKARTA, Investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan pemusatan pembelian barang kebutuhan pemerintah melalui satu badan untuk mengurangi pemborosan akibat pengadaan yang tersebar di banyak daerah dan instansi. Mengacu pada laporan yang disebutnya berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Prabowo memperkirakan ruang penghematan dapat mencapai Rp480 triliun.

Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-15 Partai NasDem dan diskusi kebangsaan, Rabu (11/11/2026). Ia menyoroti perbedaan harga pembelian barang yang sama ketika pengadaan dilakukan sendiri-sendiri.

Menurut Prabowo, pemerintah provinsi, kabupaten, dan berbagai unit pelayanan publik memiliki banyak kebutuhan yang serupa. Namun, kebutuhan tersebut dibeli secara terpisah sehingga harga yang diperoleh dapat berbeda. “Masing-masing provinsi belanja sendiri-sendiri. Beli barang yang sama, ada 15 harga berbeda,” ujar Prabowo.

Ia mencontohkan kebutuhan bus, kendaraan pemadam kebakaran, komputer, serta obat-obatan rumah sakit. Barang-barang tersebut diperlukan di banyak daerah, tetapi proses pembeliannya belum terhimpun dalam satu mekanisme sebagaimana gagasan yang disampaikannya.

Untuk obat-obatan, Prabowo menyoroti praktik masing-masing rumah sakit melakukan pembelian sendiri. Ia menilai pola itu dapat menghasilkan harga berbeda dan menunjukkan adanya ruang untuk memperbaiki efisiensi.

Prabowo kemudian mengemukakan kemungkinan pembelian dilakukan melalui satu badan, sehingga setiap pemerintah daerah tidak harus membeli kebutuhan sejenis secara terpisah. “Tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Satu badan,” katanya.

Baca Juga

Prabowo Sebut Narasi Indonesia Gelap Dibuat Orang Jahat: Dan Orang Jahat Sudah Ketahuan

Dalam pidato tersebut, Prabowo belum menjelaskan apakah gagasan itu akan diwujudkan melalui pembentukan lembaga baru atau penguatan lembaga yang sudah ada. Ia juga belum memerinci jenis barang yang akan dicakup, pembagian kewenangan, maupun jadwal pelaksanaannya.

Pembahasan mengenai satu badan belanja berangkat dari laporan pengadaan yang disebut diterimanya dari pimpinan LKPP. Menurut Prabowo, laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Ia kemudian menyebut nilai belanja itu sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, Prabowo menyampaikan perkiraan sebesar 40% yang disebutnya “hangus”. Berdasarkan angka yang disampaikannya, 40% dari Rp1.200 triliun setara dengan Rp480 triliun. Prabowo menyebut nilai tersebut kira-kira mencapai US$30 miliar.

Angka itu merupakan perkiraan yang dikemukakan Presiden dalam pidato dengan merujuk laporan LKPP. Dalam sambutan tersebut, ia tidak memaparkan dokumen, tahun dasar perhitungan, atau metode yang digunakan untuk menghasilkan estimasi 40% tersebut. Ia juga tidak menjelaskan pemisahan antara pemborosan, selisih harga, dan penyimpangan dalam angka yang disebutnya.

Meski demikian, Prabowo menilai besarnya potensi kehilangan manfaat anggaran tersebut harus menjadi dorongan untuk memperbaiki pengelolaan belanja negara. “Artinya, ini adalah masalah manajemen,” ujarnya.

Menurut Prabowo, angka kebocoran dapat membuat orang kehilangan semangat. Namun, angka yang sama juga menunjukkan besarnya sumber daya yang berpeluang diselamatkan melalui pembenahan.

Ia menyatakan pembelian yang lebih terkoordinasi berpotensi membantu pemerintah menekan pengeluaran. Untuk itu, Prabowo mengajak partai-partai politik mendukung upaya efisiensi dan bekerja sama dalam pembenahan tata kelola.

Prabowo mengakui penghematan sebesar perkiraan tersebut belum tentu dapat diwujudkan segera. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu mulai berusaha memperbaiki sistem pembelian. “Mungkin tidak segera,” katanya ketika membahas peluang penghematan tersebut.

Prabowo juga menyatakan pengadaan barang dan jasa hanya salah satu sumber kebocoran yang perlu ditangani. Ia menilai masih terdapat kehilangan potensi penerimaan dan kekayaan negara di bidang lain.

Dalam bagian lain pidatonya, ia menyoroti kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memenuhi kewajiban kepada negara. Menurut Prabowo, kekayaan yang hilang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan sekolah.

Gagasan pemusatan pembelian itu ditempatkan Prabowo dalam agenda yang lebih luas, yakni memperkuat kemampuan negara membiayai pelayanan publik dan mengurangi kemiskinan. Ia menekankan bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola lebih baik agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat.