Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Provinsi di atas Rata-Rata

Sedikitnya tujuh provinsi teridentifikasi tumbuh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,47% pada kuartal III-2026. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi produksi, sedangkan konsumsi rumah tangga dan investasi menopang sisi permintaan.

JAKARTA, Investortrust.id — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026, dengan sejumlah provinsi mencatat ekspansi lebih tinggi daripada angka nasional. Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta termasuk provinsi yang melampaui pertumbuhan tersebut.

Berdasarkan keterangan BPS DKI Jakarta, Maluku Utara tumbuh 16,65%, Kepulauan Riau 7,52%, Nusa Tenggara Barat 7,39%, Kalimantan Utara 6,34%, Sulawesi Tengah 5,96%, Jawa Barat 5,89%, dan DKI Jakarta 5,87%. Dengan demikian, sedikitnya tujuh provinsi dapat diidentifikasi tumbuh di atas angka nasional. Jumlah keseluruhan provinsi yang melampaui 5,47% masih membutuhkan data lengkap seluruh provinsi.

Secara kelompok wilayah, tiga dari enam kawasan mencatat pertumbuhan di atas nasional, yakni Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,08%, Jawa 5,84%, serta Sulawesi 5,68%. Sementara itu, Sumatera tumbuh 4,95%, Maluku dan Papua 4,42%, serta Kalimantan 3,96%.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Nomor 111/11/Tahun XXIX yang diterbitkan Kamis (05/10/2026), pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dari 5,29% pada kuartal II menjadi 5,47% pada kuartal III-2026. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 1,59%, sedangkan secara kumulatif Januari–September 2026 bertumbuh 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.741 triliun, meningkat dari Rp6.552,1 triliun pada kuartal II-2026. Adapun PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.633,2 triliun, dibandingkan Rp3.576,2 triliun pada kuartal sebelumnya.

PDB harga berlaku menggambarkan besaran nominal ekonomi pada harga saat ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan harga konstan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Manufaktur Menjadi Penopang Produksi

Dari sisi penawaran atau produksi, seluruh 17 lapangan usaha mencatat pertumbuhan tahunan positif. Industri pengolahan tetap menjadi sektor terbesar sekaligus penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.

Nilai tambah industri pengolahan atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.295,5 triliun atau 19,22% dari PDB. Sektor ini tumbuh 5,87% secara tahunan, meningkat dari 4,52% pada kuartal sebelumnya, dan menyumbang 1,20 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%.

Perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi sumber pertumbuhan terbesar berikutnya dengan andil 0,94 poin persentase. Sektor tersebut tumbuh 7,14%, dengan nilai nominal Rp892,8 triliun dan kontribusi 13,24% terhadap PDB.

Konstruksi tumbuh 6,42% dan menyumbang 0,62 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Nilai nominal sektor ini mencapai Rp687,5 triliun, setara 10,20% dari PDB.

Informasi dan komunikasi juga menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 7,13% dan andil pertumbuhan 0,49 poin persentase. Nilai nominalnya mencapai Rp288,8 triliun atau 4,28% dari PDB.

Dilihat dari kecepatan pertumbuhannya, penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat kenaikan tertinggi, yakni 11,22%. Berikutnya adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,47%, jasa lainnya 8,32%, serta transportasi dan pergudangan 8,03%.

Namun, sektor dengan pertumbuhan paling tinggi tidak otomatis memberikan sumbangan pertumbuhan terbesar. Akomodasi dan makan minum, misalnya, memiliki pangsa 2,75% terhadap PDB dan menyumbang 0,37 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional, lebih kecil dibandingkan industri pengolahan yang mempunyai basis ekonomi jauh lebih besar.

Pertanian masih menjadi sektor terbesar kedua, tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 0,46% dari 3,80% pada kuartal II-2026. Dengan pangsa 13,46%, sektor ini hanya menyumbang 0,06 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional.

Pertambangan dan penggalian tumbuh 0,91%, berbalik dari kontraksi 1,64% pada kuartal sebelumnya. Meski membaik, pertambangan secara kumulatif Januari–September masih terkontraksi 0,94%.

Secara kuartalan, industri pengolahan tumbuh paling tinggi sebesar 5,44%, diikuti konstruksi 5,02% serta pertambangan dan penggalian 4,11%. Sebaliknya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib terkontraksi 18,93%, sedangkan jasa lainnya turun 0,45%.

Lima sektor terbesar—industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan—secara bersama-sama menguasai 65,31% perekonomian Indonesia.

Konsumsi dan Investasi Menopang Permintaan

Dari sisi permintaan atau pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi. Nilainya mencapai Rp3.503,1 triliun atau 51,97% dari PDB, dengan pertumbuhan tahunan 5,04%.

Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Angka ini menempatkannya sebagai sumber pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran, meskipun laju pertumbuhannya sedikit lebih rendah daripada 5,06% pada kuartal II-2026.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang menggambarkan investasi pada aset tetap, mencapai Rp2.077 triliun atau 30,81% dari PDB. PMTB tumbuh 6,06% dan menyumbang 1,91 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara bersama-sama, konsumsi rumah tangga dan PMTB menyumbang 4,53 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Keduanya menjadi penopang utama permintaan domestik.

Pangsa PMTB naik dari 29,09% pada kuartal III-2025 menjadi 30,81% pada kuartal III-2026. Sebaliknya, pangsa konsumsi rumah tangga turun dari 53,14% menjadi 51,97%. Penurunan pangsa konsumsi tersebut tidak berarti konsumsi tahunan menyusut, karena secara riil tetap tumbuh 5,04%.

Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi dari sisi pengeluaran, yakni 8,95%, dengan nilai Rp490,7 triliun. Komponen ini menyumbang 0,62 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 5,02%, dengan nilai Rp84 triliun dan andil pertumbuhan 0,06 poin persentase.

Ekspor barang dan jasa tumbuh 4,59% dan menyumbang 1,16 poin persentase terhadap pertumbuhan. Sementara itu, impor meningkat lebih cepat, yakni 7,31%, dengan besaran andil sebagai pengurang 1,44 poin persentase. Dengan demikian, selisih andil ekspor dan impor terhadap pertumbuhan tahunan mencapai minus 0,28 poin persentase.

Impor dikurangkan agar barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri tidak dihitung sebagai produksi domestik. Karena itu, kenaikan impor tidak dengan sendirinya berarti kegiatan ekonomi memburuk; penilaiannya juga memerlukan informasi mengenai komposisi barang yang diimpor.

Dibandingkan kuartal II-2026, ekspor tumbuh 7,49% dan PMTB meningkat 5,56%. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga terkontraksi 0,57%, konsumsi LNPRT turun 5,64%, dan konsumsi pemerintah turun 1,59%. Impor juga berkurang 2,30%.

Secara kumulatif Januari–September, konsumsi pemerintah tumbuh 15,09%, PMTB 6,30%, konsumsi LNPRT 6,09%, konsumsi rumah tangga 5,21%, serta ekspor 3,25%. Impor pada periode yang sama meningkat 7,68%.

Jawa Dominan, Bali–Nusa Tenggara Tumbuh Tercepat

Secara spasial, kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Kedua wilayah tersebut secara bersama-sama menyumbang 78,60% perekonomian Indonesia pada kuartal III-2026.

Jawa menguasai 56,05% struktur ekonomi, diikuti Sumatera 22,55%, Kalimantan 8,25%, Sulawesi 7,49%, Maluku dan Papua 2,84%, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,82%.

Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tercepat, tetapi Jawa tetap memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan agregat regional karena skala ekonominya jauh lebih besar.

Dalam tabel sumber pertumbuhan PDRB menurut pulau, BPS mencatat andil Jawa sebesar 3,41 poin persentase, Sumatera 1,03 poin persentase, Sulawesi 0,40 poin persentase, Kalimantan 0,33 poin persentase, Bali dan Nusa Tenggara 0,17 poin persentase, serta Maluku dan Papua 0,12 poin persentase. Angka tersebut merupakan andil terhadap pertumbuhan agregat PDRB, sehingga perlu dibedakan dari penghitungan PDB nasional.

Menurut keterangan BPS yang diberitakan ANTARA, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi sumber pertumbuhan utama Jawa dan Sumatera. Sementara itu, pertumbuhan Bali dan Nusa Tenggara terutama bersumber dari pertambangan, industri pengolahan, serta perdagangan.

Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta menyumbang 16,09% terhadap perekonomian nasional, disusul Jawa Timur 14,36%, Jawa Barat 12,71%, Jawa Tengah 8,17%, dan Sumatera Utara 5,30%. Kelima provinsi tersebut secara bersama-sama menyumbang 56,63% ekonomi nasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi dan kontribusi besar merupakan dua ukuran berbeda. Maluku Utara mencatat ekspansi yang sangat cepat, sedangkan DKI Jakarta memiliki kontribusi ekonomi terbesar di antara provinsi yang disebutkan dalam keterangan tersebut.

PDB Per Kapita dan Data Kota

Bahan BRS kuartal III-2026 yang tersedia tidak mencantumkan PDB per kapita 2026. Sebagai pembanding tahunan, BPS mencatat PDB per kapita Indonesia pada 2025 sebesar Rp83,7 juta atau US$5.083,4, dengan PDB nominal sepanjang tahun mencapai Rp23.821,1 triliun. Angka tersebut merupakan data 2025, bukan capaian per kapita kuartal III-2026.

PDB per kapita menunjukkan besaran PDB dibagi jumlah penduduk, bukan pendapatan yang benar-benar diterima setiap orang. Angka tersebut juga tidak menggambarkan pemerataan pendapatan secara langsung.

Adapun data pertumbuhan dan kontribusi ekonomi masing-masing kabupaten/kota belum tersedia dalam bahan BRS nasional yang menjadi dasar tulisan ini. Pada tingkat daerah, ukuran yang digunakan adalah produk domestik regional bruto atau PDRB. Data provinsi, termasuk DKI Jakarta, tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti data kota.

Secara keseluruhan, penguatan pertumbuhan kuartal III-2026 ditopang ekspansi industri pengolahan, perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan investasi aset tetap. Tantangannya adalah memperluas pertumbuhan ke wilayah dan sektor yang masih tertinggal, terutama ketika pertumbuhan pertanian masih rendah dan kegiatan ekonomi tetap terkonsentrasi di Jawa.