Imbal Hasil SBN 10 Tahun Tembus 7,64%, Menkeu Pastikan APBN yang Kredibel

JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menanggapi posisi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang telah menembus angka 7,64%, dengan menjanjikan bahwa pemerintah akan terus menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kredibel, termasuk mencakup kepastian penyelesaian seluruh program pembiayaan negara yang memang harus dijalankan.

“APBN yang kredibel termasuk APBN yang menuntaskan pembiayaan yang memang harus kita jalankan,” kata Suahasil, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa langkah pembiayaan yang ditempuh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Meski demikian, pemerintah tetap merancang belanja negara secara fleksibel agar selalu siap merespons dinamika situasi yang berkembang. Gejolak situasi saat ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi global, tingginya volatilitas harga komoditas dunia, serta tren kenaikan suku bunga di berbagai negara.

Dalam kesempatan yang sama Suahasil juga menyebut APBN diposisikan sebagai instrumen utama untuk menyejahterakan, menumbuhkan, dan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap kinerja APBN harus terus dijaga dengan baik.

Hingga akhir September 2026, realisasi pembiayaan APBN tercatat mencapai Rp 493,3 triliun atau setara 59,4% dari target tahunan. Capaian pembiayaan ini relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target. Meski begitu, Suahasil memastikan bahwa pembiayaan utang pemerintah sampai saat ini masih terjaga secara terukur dan berjalan sesuai jalur.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Beberkan Alasan Naikkan Defisit APBN 2026 Jadi 2,85% dari PDB

Diberitakan sebelumnya, pembiayaan APBN 2026 hingga akhir September 2026 mencapai Rp 493,3 triliun. Realisasi pembiayaan ini 59,4% dari target pembiayaan APBN 2026, lebih rendah dari realisasi setahun lalu yang mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target.

“Pembiayaan utang, terjaga on track,” kata Suahasil, saat APBN KiTa edisi September 2026, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Suahasil mengatakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto telah mencapai Rp 497,5 triliun dari target Rp 799,5 triliun atau 62,2%. Dia menjelaskan bahwa penerbitan SBN ini memperhatikan kondisi pasar dan ekonomi dunia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menjelaskan masih menyiapkan beberapa kali penerbitan utang pada sisa kuartal IV-2026. Pemerintah menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler setiap hari selasa.

“Setiap hari Selasa jadi enam kali lelang SUN [Surat Utang Negara] dan enam kali SBSN [Surat Berharga Syariah Negara] di kuartal IV,” kata Suminto.

Selain SBN, Suminto mengatakan pemerintah juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral senilai total US$ 1,8 miliar. Per September 2026, pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral tersebut senilai US$ 2,87 miliar.

Realisasi tersebut berasal dari pinjaman tunai dari Bank Dunia pada Maret dan September 2026 senilai US$ 1,59 miliar, pinjaman dari ADB senilai US$ 507 juta, pinjaman dari bank pembangunan Jerman, KfW, pada Juli 2026 senilai US$ 457 juta, dan Japan International Cooperation Agency atau JICA pada Agustus 2026 senilai Rp 314 juta.