Retno Marsudi Ingatkan 3 Miliar Orang Terancam Krisis Air dan Sanitasi di 2030

JAKARTA, Investortrust.id - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi mengungkap bahwa kesenjangan akses air dan sanitasi global masih besar. Hingga 2030, sebanyak 3 miliar orang berpotensi tanpa sanitasi dikelola secara aman, 2 miliar tanpa air minum aman, dan 1 miliar tanpa fasilitas cuci tangan dengan sabun di rumah.

Menurut Retno, sektor air menghadapi lima kendala struktural yang saling terkait. "Masalahnya mencakup minimnya pembiayaan, regulasi yang terfragmentasi, keterbatasan data dan kapasitas teknis, lambatnya perluasan solusi, serta lemahnya koordinasi antarsektor," sambung Retno pada acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga

Bumi Terdiri Atas 70% Air, Elon Musk Yakin Krisis Air Bisa Diatasi

Mantan Menteri Luar Negeri ini menilai air tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis. Pengelolaan air berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, fungsi kota, produksi pangan, dan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan iklim.

"Untuk itu, pemerintah perlu menggeser pendekatan dari sekadar merespons krisis menjadi pengelolaan risiko. Ketahanan dan resiliensi air menjadi salah satu dari tiga prioritas," jelas Retno.

Prioritas berikutnya adalah membangun kota yang layak huni dan mobilitas bersih melalui integrasi pengelolaan air, transportasi, energi, perumahan, dan layanan perkotaan. Pemerintah juga perlu memobilisasi pembiayaan, inovasi, serta talenta untuk membawa solusi air ke skala yang lebih besar.

Konferensi Air PBB 2026

Retno juga menyoroti Konferensi Air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang sebagai momentum penting. Konferensi yang diselenggarakan bersama Uni Emirat Arab dan Senegal itu diharapkan mendorong agenda air global dari komitmen menuju aksi dan hasil nyata.

Baca Juga

Mantan Menlu Retno Marsudi Resmi Dipilih Jadi Komisaris Independen Vale Indonesia (INCO)

Bagi Indonesia, forum tersebut menjadi peluang membawa pengalaman dan prioritas nasional ke tingkat global. Retno menyebut agenda itu sekaligus dapat membuka akses terhadap kemitraan, investasi, teknologi, dan pengetahuan untuk memperkuat ketahanan air dan pangan.

“Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari apa yang diumumkan, melainkan dari apakah pembiayaan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat, solusi diperluas skalanya, ketahanan diperkuat, dan pada akhirnya apakah taraf hidup masyarakat meningkat,” ujarnya.