Indonesia Sulit Akses Pendanaan Hijau dari G20, Transisi Energi Terbarukan Terhambat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis mengungkapkan, Indonesia masih kesulitan mengakses pendanaan hijau yang dijanjikan negara-negara G20. Hal itu dapat menghambat transisi energi terbarukan di Tanah Air.
Padahal, dalam KTT G20 di Bali pada 2022, terdapat Just Energy Transition Program alias JETP dengan dana yang disiapkan mencapai US$ 20 miliar untuk Indonesia.
“Namun, sampai hari ini akses mendapatkan itu ternyata cukup kompleks,” kata Yudistian di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (4/10/2026).
Dia menjelaskan, Indonesia ditargetkan menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Tapi hingga hari ini target itu belum tercapai.
Baca Juga
Pendanaan JETP Jalan di Tempat, Indonesia Tagih Percepatan Skema Pendanaan
“Dengan demikian, pada 2030 dicanangkan kita masuk sekitar (penambahan) 23,5%. Di RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) terbaru seperti itu,” ujar dia.
Menurut Yudisitian, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hijau. Sebab, energi hijau dapat mendukung pengembangan hilirisasi terhadap sejumlah sektor.
Saat ini, kata dia, smelter yang digunakan untuk hilirisasi komoditas mineral Indonesia masih banyak disuplai oleh energi fosil. “EV (electric vehicle) dan industri baterai semua pabriknya perlu disiapkan dengan EBT (energi baru terbarukan),” kata dia.
Yudistian juga melihat penyediaan energi hijau dibutuhkan untuk industri data center dan akal imitasi (AI). Sebab, saat ini terdapat banyak penyedia data center dan AI ingin mencitrakan diri peduli terhadap lingkungan.
“Apalagi manufaktur ekspor. Dan sekarang di Indonesia kita juga punya kawasan industri hijau,” ujar dia.
Yudistian menghitung kebutuhan energi nasional mencapai 140 terawatt hour pada 2034. Artinya, angka ini baru 70% dari produksi EBT nasional yang direncanakan pada 2034.
“Kalau EBT bisa kita link-kan, pada 2026-2034 permintaan listrik industri hijau bisa naik 3,5 samai 5,3 kali lipat,” ucap dia.
Ke depan, menurut Yudistian Yunis, Indonesia perlu mencontoh insentif fiskal yang diberikan Korea Selatan untuk mendorong penggunaan industri hijau. Kiblat K-Pop tersebut mengubah penggunaan energi dari batu bara menjadi energi alternatif, berupa hidrogen.
Dia menambahkan, pemerintah Korea Selatan menyubsidi penggunaan hidrogen untuk industri yang menghasilkan produk seperti televisi, handphone, dan barang elektronik lainnya, hingga kendaraan bermotor listrik. Ini dilakukan agar produk-produk tersebut memiliki daya saing karena tidak dikenakan lagi pajak karbon dan pungutan lainnya.
“Kalau kita proyeksikan di Indonesia, tambahan investasi hijau yang kita butuhkan untuk sisi penyediaan energi dan industri sekitar US$ 40-60 miliar. Potensi tambahan ke produk domestik bruto (PDB) nasional maksimal 6%” tutur dia.
Dengan tambahan investasi hijau ini, Yudistian juga meyakini terjadi pembukaan lapangan kerja. Dia memproyeksikan terdapat 1,8-1,9 juta lapangan kerja hijau dari produk ekspor nasional.
“Memang banyak sekali produk industri kita yang disukai, khususnya kerajinan, barang-barang furnitur, dan garmen,” ucap dia.
Baca Juga
Bos JETP Indonesia Sebut Pembiayaan US$ 20 Miliar Tak Cukup untuk Capai Nol Emisi 2030
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Indonesia baru merealisasikan JETP sebesar US$ 3,93 miliar per Agustus 2026.
“Saat ini kita baru memanfaatkan US$ 3,9 miliar, jadi masih banyak yang bisa kita manfaatkan,” kata Airlangga.
Sementara itu, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Paul Butar-butar menegaskan, pendanaan US$ 20 miliar untuk pengembangan energi terbarukan, termasuk transisi pembangkit listrik berbasis batu bara, demi mencapai target emisi 0% pada 2030 tidaklah cukup.
“US$ 20 miliar itu tidak cukup. Kami telah menyusun semacam scenario. Untuk mencapai target energi terbarukan pada 2030, kita butuh sekitar US$ 100 miliar,” ujar Paul.
