Tukar Guling Geo Dipa dan PNM Batal, Dirut Geo Dipa: Presiden Tak Izinkan

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Utama (Dirut) PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis memastikan bahwa perusahaan yang dipimpinnya tidak akan ditukargulingkan dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), agar PNM bisa masuk di bawah binaan Kementerian Keuangan. Salah satu alasan tidak terjadinya tukar menukar perusahaan tersebut karena tak mendapat izin Presiden Prabowo Subianto.

“Di Agustus yang lalu, bersamaan dengan pemberitaan Pak Menteri (waktu itu Purbaya Yudhi Sadewa-red) disampaikan bahwa tidak jadi (tukar guling) antara Geo Dipa dengan PMN karena tidak diberikan izin oleh Presiden,” kata Yudistian, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Yudistian menjelaskan bahwa sebelum kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Geo Dipa Energi telah diincar oleh BP BUMN. Menurutnya, Geo Dipa sempat diminta masuk dalam ekosistem Pertamina dan PLN.

“Itu (Geo Dipa Energi) dianggap 'salah kamar'. Kok ada (perusahaan) energi di Kementerian Keuangan,” kata dia.

Menurut pandangan pribadinya, alasan itulah yang membuat Purbaya menawarkan Geo Dipa Energi ke Danantara. Tetapi, setelah berbicara dengan Purbaya, Geo Dipa Energi tetap dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi hijau.

“Kalau kita mau menyusun ekosistem green economy, itu harus punya alat fiskal. Alat fiskalnya itu kalau green economy, underlying yang paling utama infrastrukturnya adalah energi dulu,” kata dia.

Baca Juga

Purbaya Sebut Danantara Beri Lampu Hijau Soal Ambil Alih PNM

Yudistian menyebut perpindahan Geo Dipa Energi ke Danantara akan “menenggelamkan” misi ini. Sehingga, akhirnya diputuskan mempertahankan special mission vehicle atau SMV milik Kementerian Keuangan.

“Tapi kalau dia (Geo Dipa Energi) ada di Kementerian Keuangan, boleh jadi kita bisa meng-establish atau meng-crafting green economy,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Purbaya Yudhi Sadewa tak membantah rencana menukar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan special mission vehicle (SMV) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero).

“Tadi sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi,” kata Purbaya, di kantor Kejagung RI, Jakarta, medio Apri lalu (Jumat 10 April 2026).

Purbaya menjelaskan Kemenkeu masih fokus untuk mengambil alih PNM. Ini sebagai langkah agar pemerintah bisa menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dari PNM.

“Dan ke depannya dalam beberapa tahun, kita bentuk suatu bank yang disebut Bank UMKM, betulan,” ujar dia.

Purbaya membantah konsep Bank UMKM itu akan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk yang berorientasi pada profit. Sebagai bank yang tak berorientasi pada profit, setidaknya bank bikinannya tak menghadapi bunga yang tinggi.

“Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM. Nanti, didesain ekosistem yang menyeluruh,” kata dia.