Pendanaan IKN Tembus Rp 257,56 Triliun hingga Agustus 2026
Poin Penting
|
IKN, investortrust.id - Total pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 257,56 triliun hingga Agustus 2026. Pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan, dari total pendanaan tersebut, APBN mencapai Rp 48,8 triliun atau sekitar 19% dari total pendanaan.
Penggunaan APBN tersebut dibagi dalam tiga batch pembangunan. Batch pertama pada 2025 digunakan untuk pengembangan konektivitas pendukung investasi, berupa peningkatan jalan akses KIPP 1B dan 1C sepanjang 12,1 kilometer (km), penataan kawasan Sepaku, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH). Pembangunan batch pertama telah rampung 100%.
"Sudah kami hitung untuk legislatif, butuh Rp 48,8 triliun. Ini untuk pembangunan gedung-gedung, kawasan dan konektivitas, dan beliau (Presiden Prabowo) waktu itu setuju dan menyiapkan (alokasi) itu," kata Basuki saat ditemui saat ditemui usai upacara Kemerdekaan RI ke-81 di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).
Sementara itu, batch kedua yang dilaksanakan pada 2025-2027 mencakup pembangunan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pendukung. Proyek tersebut meliputi Gedung DPR, DPD, MPR, Gedung Sidang Paripurna, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), hingga jalan kawasan.
Hingga Agustus 2026, progres konstruksi pembangunan batch kedua tersebut rata-rata mencapai 13,6%.
Adapun batch ketiga akan dilaksanakan pada 2026-2028. Pembangunan ini mencakup hunian anggota lembaga legislatif, yudikatif, dan aparatur sipil negara (ASN), serta infrastruktur pendukung seperti jalan, multi utility tunnel (MUT), sanitasi, air minum, dan penataan kawasan. Proyek tersebut masih dalam tahap persiapan tender.
Selain APBN, pendanaan pembangunan IKN berasal dari skema KPBU senilai Rp 134,22 triliun. Pendanaan ini mencakup proyek hunian serta jalan dan multi utility tunnel (MUT).
Baca Juga
Begini Rencana Penggunaan Pagu OIKN Rp 6,7 Triliun pada 2027
Untuk proyek hunian, terdapat sejumlah pemrakarsa, di antaranya PT Intiland Development Tbk (DILD) yang akan membangun 109 rumah tapak dan 41 tower rumah susun, PT Nindya Karya (Persero) sebanyak 8 tower, Guangxi-DMT sebanyak 11 tower, Samsung C&T sebanyak 21 tower, PJ-IC sebanyak 20 tower, IJM-CHEC sebanyak 20 tower, serta PT Hutama Karya sebanyak 10 tower rumah susun.
Sementara itu, proyek jalan dan MUT dalam skema KPBU melibatkan PT Sumber Mitra Jaya sepanjang 17,67 km, CSCEC sepanjang 31,36 km, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sepanjang 15,48 km, Nindya Karya-Brantas Abipraya sepanjang 21,67 km, CHEC-IJM sepanjang 26,9 km, serta Guangxi-DMT sepanjang 21,04 km.
Sumber pendanaan berikutnya berasal dari investasi swasta dengan nilai Rp 74,54 triliun atau sekitar 29% dari total pendanaan pembangunan IKN.
Basuki turut mengungkapkan, ada 67 investor swasta yang akan membangun sejumlah fasilitas di IKN, mulai dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi.
Baca Juga
OIKN Targetkan Pembangunan Kantor Bank Himbara di IKN Mulai Kuartal I/2027
Sejumlah investor tersebut antara lain PT Dejem Nusantara Development, PT Dian Jaya Indonesia, PT Star Bright International Investment, PT Panca Karya Sentosa, PT Fajar Maju Karya Gemilang, PT Plataran Boga Rasa, PT Haupstadt Indonesia Borneo, dan PT Electronic City Indonesia.
PT Dian Jaya Indonesia, yang merupakan perusahaan real estate anak usaha Dian Development Co., Ltd. asal Korea Selatan, akan mengembangkan proyek apartemen dan hotel di WP KIPP Sub WP 1B. Proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada kuartal IV/2026 di atas lahan seluas 33.201 meter persegi dengan estimasi nilai investasi Rp 1,15 triliun.
"Kalau yang Star Bright ini dari China, membangun empat tower hunian dan komersial. Ini sudah mulai pekerjaannya. Nilainya Rp 1,2 triliun," papar Basuki.
Selain APBN, KPBU, dan investasi swasta, pembangunan IKN juga memperoleh pendanaan dalam bentuk hibah. Terdapat 10 hibah yang digunakan untuk pembangunan fisik, kajian, dan peningkatan kapasitas.
Hibah tersebut berasal dari Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MoLIT) asal Korea Selatan, U.S. Trade and Development Agency (USTDA), Asian Development Bank (ADB), Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT), CityNet Learning Center (CLC), BNPB dan BPBD, serta Danone melalui program CSR.
Dengan demikian, pendanaan pembangunan IKN hingga Agustus 2026 terdiri atas APBN Rp 48,8 triliun, KPBU Rp 134,22 triliun, investasi swasta Rp 74,54 triliun, serta hibah dalam bentuk pembangunan fisik, kajian, dan capacity building.

