Dua Raksasa Rating Dunia Akui Ekonomi RI Solid
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global mendapat pengakuan dari dua lembaga pemeringkat internasional asal Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menilai pengakuan tersebut menjadi sinyal penting bahwa fundamental ekonomi nasional, kebijakan makroekonomi, dan pengelolaan fiskal Indonesia tetap dipercaya ketika perekonomian dunia menghadapi tekanan berat.
Dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/08/2026), Prabowo mengatakan Indonesia memasuki 2026 dalam lingkungan global yang tidak mudah. Perang dan ketegangan geopolitik telah mendorong kenaikan harga energi, sementara suku bunga global yang tinggi menekan nilai tukar berbagai negara dan mengganggu arus perdagangan internasional.
Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian nasional dinilai tetap menunjukkan daya tahan. Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat sehingga menjadi bantalan ketika tekanan dari luar negeri meningkat.
Ketahanan itu juga tercermin pada APBN. Menurut Presiden, hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, belanja negara meningkat 18,2% karena pemerintah menggunakannya untuk menopang daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan aktivitas ekonomi.
Meski ekspansi belanja berlangsung cukup kuat, defisit APBN hingga akhir Juli 2026 disebut tetap terjaga pada 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bagi pemerintah, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tidak harus mengorbankan disiplin fiskal.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” kata Prabowo.
Baca Juga
S&P Pertahankan Indonesia di Investment Grade
Prabowo mengatakan ketahanan ekonomi tersebut turut memperoleh pengakuan dari S&P Global Ratings. Pada 13 Juli 2026, lembaga pemeringkat yang berbasis di Amerika Serikat itu mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil. Posisi tersebut menempatkan surat utang pemerintah Indonesia tetap dalam kategori investment grade.
Menurut Presiden, penilaian S&P menunjukkan Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang pemerintah yang relatif dapat dikelola dan berkelanjutan. “Ini bukan kata pemerintah. Ini bukan kata saya. Ini penilaian mereka terhadap kita,” ujar Prabowo.
Peringkat investment grade memiliki arti strategis karena menjadi salah satu referensi investor global dalam mengukur risiko penempatan modal di suatu negara. Semakin kuat persepsi terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban utangnya, semakin besar pula peluang Indonesia mempertahankan akses pembiayaan internasional dengan biaya yang kompetitif.
Penilaian itu menjadi semakin relevan ketika pemerintah bersiap menjalankan RAPBN 2027 yang ekspansif. Pemerintah merencanakan belanja negara menembus Rp4.000 triliun dan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Ekspansi fiskal sebesar itu membutuhkan kredibilitas tinggi agar peningkatan kebutuhan pembiayaan tidak diterjemahkan pasar sebagai peningkatan risiko fiskal.
Panda Bond Indonesia Raih Rating AAA
Pengakuan terhadap fundamental Indonesia juga datang dari Tiongkok. Prabowo menyoroti penilaian China Lianhe Credit Rating Co., Ltd., yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil dalam rangka penerbitan perdana sovereign Panda Bond Indonesia.
AAA merupakan peringkat tertinggi dalam skala pemeringkatan domestik Tiongkok. Penilaian tersebut berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah Indonesia dalam denominasi renminbi di pasar obligasi domestik China. Pemerintah kemudian menerbitkan sovereign Panda Bond senilai 7 miliar yuan pada 23 Juli 2026.
Menurut Prabowo, lembaga pemeringkat China tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian mempunyai daya tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali.
Dua penilaian tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara langsung. Rating BBB dari S&P merupakan sovereign rating Indonesia dalam skala internasional, sedangkan AAA dari China Lianhe menggunakan skala pemeringkatan domestik Tiongkok untuk penerbitan Panda Bond. Namun, keduanya memberikan pesan yang searah mengenai persepsi terhadap kemampuan ekonomi dan kredibilitas Indonesia.
Baca Juga
Menko Airlangga: Patok Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2027, Pemerintah Siapkan Perlinsos Rp549,9 Triliun
Kepercayaan Harus Dijaga
Bagi pemerintah, pengakuan lembaga pemeringkat tidak boleh membuat Indonesia terlena. Prabowo justru menekankan bahwa kepercayaan internasional tidak dibangun dari janji maupun pengumuman kebijakan, melainkan dari konsistensi implementasi.
“Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” tegas Presiden.
Pesan itu menjadi penting karena pemerintah akan memasuki fase ekspansi yang lebih besar pada 2027. RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun, dan pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.
Pada saat bersamaan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6% pada 2027, dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Dengan ekspansi sebesar itu, kualitas belanja, kekuatan penerimaan negara, efektivitas investasi, dan kemampuan menjaga defisit akan semakin menentukan persepsi pasar terhadap Indonesia.
Rating kredit karena itu bukan sekadar simbol reputasi. Peringkat sovereign menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor dalam menentukan premi risiko dan tingkat imbal hasil yang diminta ketika membeli surat utang pemerintah. Kredibilitas fiskal yang terjaga pada akhirnya dapat membantu pemerintah mempertahankan akses pembiayaan yang luas dan kompetitif.
Tantangan berikutnya adalah memastikan ekspansi fiskal, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, program perlindungan sosial, serta peran Danantara dan berbagai instrumen pembangunan baru tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan penerimaan negara, mengendalikan defisit dan utang, serta memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi.
Dengan demikian, ujian sesungguhnya setelah pengakuan dua lembaga rating tersebut bukanlah sekadar mempertahankan angka peringkat. Tantangan yang lebih besar adalah mengubah kepercayaan internasional menjadi investasi, investasi menjadi lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.