Tata Kelola BI Jadi Isu Mendesak yang Harus Diselesaikan

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan Bank Indonesia (BI) perlu menyelesaikan masalah tata kelola setelah mundurnya Perry Warjiyo sebagai gubernur BI. Tata kelola menjadi bagian penting terkait kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap bank sentral.

“Itu (tata kelola] kelihatannya agak, bukan dilanggar ya, tapi tidak terlalu strict,” kata Dipo di kantor CORE Indonesia, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dipo menjelaskan bahwa pelemahan tata kelola BI bisa berdampak lewat respons pasar yang melepaskan aset denominasi rupiah mereka sehingga berujung pada pelemahan di pasar modal dan rupiah. Menurutnya, pasar tengah menunggu hasil penetapan siapa yang akan duduk sebagai gubernur BI.

“Karena memang pada akhirnya, masalah rupiah melemah ini adalah masalah kepercayaan pasar,” ujar dia.

Dipo melihat, posisi BI sebetulnya telah melemah sejak revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Beleid ini membuka celah intervensi terhadap independensi BI.

Bahkan, Dipo membuka skenario tentang peran BI yang ingin dikembalikan seperti era Orde Baru. Jika belajar pada kasus krisis moneter Asia pada 1998, lanjut Dipo, BI gagal menjalankan perannya meredam krisis karena belum independen.

Baca Juga

CORE Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II-2026 di Angka Ini

“Makanya, setelah 1998 ada undang-undang BI tentang independensi BI,” kata dia.

Dipo menjelaskan, era revisi UU P2SK, BI memiliki dua mandat utama yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Bank sentral di banyak negara juga memiliki mandat yaitu pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi, akan tetapi situasi berbeda muncul di Indonesia.

“Di Indonesia sayang sekali (mandatnya) tidak clear di UU P2SK,” ucap dia. Tidak ada langkah prioritas bagi BI ketika dihadapkan dalam tiga mandat tersebut saat kondisi penuh guncangan seperti saat ini.

“Sangat sulit bagi BI mengambil posisi kalau dia tidak tahu mana yang menjadi prioritas,” jelas dia.