Mensesneg Bantah Pemerintah Lambat Antisipasi Pelemahan Rupiah

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah membantah tudingan lambat dalam merespons jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kini telah melewati angka psikologis Rp18.000.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi dan komunikasi antara otoritas ekonomi, baik di sektor fiskal maupun moneter, terus berjalan secara intensif.

"Kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," ujar Prasetyo usai menghadiri pertemuan tertutup antara DPR, Bank Indonesia (BI), dan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Ketika ditanyai mengenai efektivitas pertemuan yang dinilai belum mampu meredam keperkasaan dolar AS, Prasetyo meminta publik melihat situasi ini sebagai bagian dari proses dan upaya yang berkesinambungan.

Ia menilai, belum optimalnya hasil di pasar valas bukan berarti pemerintah dan bank sentral berdiam diri atau tidak menjalin komunikasi.

"Ya bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi, kan enggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," ujar pria yang akrab disapa Pras.

Baca Juga

Rapat di DPR, Bos BI dan Menkeu Janji Kompak Jinakkan Dolar

Lebih lanjut, Pras menjelaskan pergerakan nilai tukar mata uang sebuah negara tidak pernah berdiri sendiri. Ada banyak variabel makro dan mikro yang berkelindan di dalamnya.

Salah satu faktor domestik yang diakui menjadi tantangan berat bagi keperkasaan mata uang Garuda saat ini adalah masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Faktor ketergantungan inilah yang dinilai menggerogoti kemandirian ekonomi Indonesia.

"Naiknya nilai tukar (dolar terhadap) rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi, itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan memengaruhi," urai Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menekankan jalan keluar dari tekanan kurs ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Pertemuan darurat bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di DPR hari ini menjadi krusial untuk menyatukan langkah.

"Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi, baik moneter maupun fiskal," pungkasnya.