Di Hadapan S&P, Pemerintah Pastikan Defisit APBN Tetap di Bawah 3%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan isi pertemuannya dengan perwakilan Standard and Poor’s (S&P), Rabu (3/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Purbaya memaparkan sejumlah kondisi perekonomian Indonesia.
“Pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa, biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa,” kata Purbaya, saat di kompleks parlemen, dikutip Jumat (5/6/2026).
Purbaya mengatakan bahwa S&P ingin mendapat informasi yang komprehensif tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurutnya, salah satu poin yang terpenting yaitu posisi utang.
Baca Juga
Menkeu Purbaya: Pancasila Harus Hadir dalam Setiap Kebijakan Fiskal APBN
“Dia [S&P] hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kita. Utamanya, keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3% dan kita jelaskan cara-cara tahun ini,” ujar dia.
Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin menyebut, S&P tidak memberikan rekomendasi teknis. Akan tetapi, S&P meminta Indonesia untuk menerima ketidakpastian dunia.
“Prinsipnya, sekarang kan kita harus embraceuncertainty dunia ini. Akibat Amerika perang semua terkena dampaknya,” ujar Herman.
Herman menjelaskan ada dua pilihan yang ditempuh sejumlah negara. Membiarkan dampak perang global tersebut langsung ke masyarakat atau negara menahan dampak tersebut agar tak langsung ke masyarakat. Pemerintah Indonesia memilih cara kedua dengan sumber daya yang ada.
“Negara kita, alhamdulillah, punya cukup APBN. Sumber daya APBN yang cukup untuk menahan ini semua,” ujar dia.
Baca Juga
Menkeu Purbaya: Pancasila Harus Hadir dalam Setiap Kebijakan Fiskal APBN
Herman mengatakan, pemerintah akan menjaga kedisiplinan belanja negara. Pembiayaan utang juga akan dicocokkan dengan kebutuhan. Bahkan, dia mengklaim terjadi efisiensi anggaran terhadap sejumlah program prioritas pemerintah.
“Kalau misalnya dibutuhkan, untuk program yang besar pun seperti MBG ya nggak ada masalah diefisienkan, karena tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat agar dampak global tidak langsung dirasakan masyarakat,” kata dia.