Belanja Pemerintah Naik 51% Selama Januari-April 2026

JAKARTA, Investortrust — Realisasi belanja pemerintah pusat melonjak tajam sepanjang Januari-April 2026, menandai arah kebijakan fiskal yang semakin ekspansif di tengah tekanan global, pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga, serta meningkatnya risiko pasar keuangan domestik.

Berdasarkan laporan BRI Weekly Economic Update W3 Mei 2026 yang diterbitkan Senin (25/05/ 2026), realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2026 mencapai Rp826,0 triliun, naik 51,1% secara tahunan (yoy). Angka tersebut menjadi realisasi belanja pemerintah pusat per April terbesar sejak 2017.

Kenaikan belanja terutama didorong oleh lonjakan belanja barang yang tumbuh 130,0% yoy, antara lain dipengaruhi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara keseluruhan, belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun, naik 34,3% yoy dan setara 28,2% dari APBN.

Namun, percepatan belanja itu belum diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara yang sepadan. Realisasi penerimaan negara hanya tumbuh 13,3% yoy menjadi Rp918,4 triliun. Akibatnya, APBN per April 2026 mencatat defisit Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB, berbeda dengan pola historis pascapandemi 2022-2025 yang pada periode April masih mencatat surplus.

BRI menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan fiskal mulai meningkat lebih awal. Keseimbangan primer memang masih surplus Rp28,0 triliun, tetapi jauh lebih rendah dibanding capaian periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Jika belanja terus dipercepat sementara penerimaan belum menguat sepadan, kebutuhan pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

Dari sisi penerimaan, realisasi pajak masih tumbuh cukup kuat. Penerimaan pajak hingga April 2026 mencapai Rp646,3 triliun, naik 16,1% yoy. Kenaikan terutama ditopang oleh PPN dan PPnBM yang melonjak 40,2% yoy, serta PPh Orang Pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 25,1% yoy. Hal ini menunjukkan konsumsi domestik dan pendapatan tenaga kerja masih relatif terjaga. Namun, penerimaan PPh Badan tumbuh lebih terbatas, mencerminkan tekanan terhadap kinerja korporasi di tengah kenaikan biaya input dan ketidakpastian geopolitik.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam RDG Mei 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko inflasi di tengah volatilitas global akibat konflik Timur Tengah. Meski demikian, rupiah tetap melemah 1,40% secara mingguan ke Rp17.709 per dolar AS, disertai kenaikan non-deliverable forward (NDF) di seluruh tenor.

Tekanan pasar juga terlihat pada IHSG. Indeks saham domestik melemah 8,35% secara mingguan ke level 6.162 pada W3 Mei 2026. Koreksi dipicu sentimen negatif terhadap pasar domestik, termasuk peringatan Moody’s dan S&P terkait pembentukan badan ekspor sumber daya alam strategis yang dinilai berisiko meningkatkan distorsi pasar. Investor asing mencatatkan net outflow Rp0,81 triliun di pasar saham pada pekan tersebut, dengan net outflow year-to-date mencapai Rp41,63 triliun.

Sementara itu, pasar obligasi juga menghadapi tekanan. Mayoritas yield SBN meningkat, terutama tenor pendek 1 dan 2 tahun, seiring kenaikan BI-Rate dan persepsi risiko domestik. Namun, investor asing masih mencatatkan inflow terbatas ke pasar obligasi, meskipun secara year-to-date masih terjadi net outflow Rp11,36 triliun.

Baca Juga

Kemenkeu Klaim Pola Belanja Pemerintah di 2026 Lebih Disiplin

Dari sisi eksternal, utang luar negeri Indonesia justru menurun. ULN Indonesia pada Maret 2026 turun 1,14% month-to-month menjadi US$433,38 miliar dari US$438,39 miliar pada Februari 2026. Secara tahunan, ULN hanya tumbuh 0,82% yoy, melambat dari bulan sebelumnya. ULN pemerintah tumbuh melambat, sedangkan ULN swasta terkontraksi 1,79% yoy menjadi US$191,45 miliar.

BRI menilai penurunan ULN dapat membantu mengurangi tekanan eksternal, tetapi risiko nilai tukar tetap perlu dicermati, terutama pada sektor-sektor dengan eksposur valas besar. Sebanyak 10 dari 17 sektor tercatat mengalami pertumbuhan ULN relatif tinggi, sehingga perbankan perlu memperkuat pengelolaan risiko kredit dan risiko nilai tukar.

Di pasar global, volatilitas keuangan mulai menurun seiring harapan kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran. Harga minyak Brent turun 5,3% secara mingguan ke US$103,5 per barel. Namun, tekanan inflasi global belum sepenuhnya reda. Di AS, inflasi produsen atau PPI naik tajam ke 6,0% yoy pada April 2026, sementara PPI inti meningkat ke 5,2% yoy. Kondisi ini membuat The Fed masih cenderung hawkish dan membuka kemungkinan suku bunga AS tetap tinggi lebih lama.

Bagi perbankan, BRI menilai ada tiga risiko utama yang perlu dicermati: risiko pasar akibat volatilitas global, keterbatasan ruang penurunan cost of fund karena suku bunga domestik dan SRBI masih tinggi, serta risiko likuiditas karena kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat menjaga intensitas penerbitan SBN tetap tinggi.

Dengan kombinasi belanja negara yang melaju cepat, penerimaan yang belum seimbang, rupiah yang masih tertekan, dan pasar keuangan domestik yang volatil, arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia memasuki fase yang lebih menantang. Belanja pemerintah memang dapat menopang pertumbuhan, tetapi disiplin fiskal, kredibilitas pembiayaan, dan stabilitas rupiah akan menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar.

Penerimaan Pajak Naik 16,1%

Realisasi penerimaan pajak Indonesia masih tumbuh positif hingga April 2026, tetapi lajunya belum mampu mengimbangi akselerasi belanja negara. BRI mencatat penerimaan pajak mencapai Rp646,3 triliun, naik 16,1% yoy. Kenaikan ditopang PPN dan PPnBM yang tumbuh 40,2% yoy, serta PPh Orang Pribadi dan PPh 21 yang naik 25,1% yoy.

Namun, belanja negara tumbuh jauh lebih cepat, yakni 34,3% yoy menjadi Rp1.082,8 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan melonjak 51,1% yoy menjadi Rp826,0 triliun.

Kondisi ini membuat APBN berbalik defisit Rp164,4 triliun atau 0,64% PDB per April 2026. BRI menilai akselerasi belanja dapat menjaga momentum ekonomi, tetapi perlu diimbangi penerimaan yang lebih kuat agar tekanan pembiayaan tidak meningkat.

Rupiah Tetap Tertekan

Kenaikan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% belum cukup meredakan tekanan terhadap rupiah. Dalam laporan BRI, rupiah melemah 1,40% secara mingguan ke Rp17.709 per dolar AS pada W3 Mei 2026. Tekanan juga terlihat dari kenaikan NDF di seluruh tenor, mulai dari 1 minggu hingga 12 bulan.

BI menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengantisipasi risiko inflasi akibat ketidakpastian global. Namun, pasar masih berhati-hati karena konflik Timur Tengah belum sepenuhnya selesai dan The Fed masih cenderung hawkish. BRI menilai kebijakan stabilisasi rupiah melalui intervensi pasar dan operasi moneter perlu terus dilakukan secara optimal dan terukur.

ULN Turun ke US$433,38 Miliar

Utang luar negeri Indonesia turun pada Maret 2026, memberi ruang perbaikan bagi ketahanan eksternal di tengah volatilitas global. BRI mencatat ULN Indonesia turun 1,14% mtm menjadi US$433,38 miliar pada Maret 2026. Secara tahunan, ULN tumbuh 0,82% yoy, melambat dari 2,65% yoy pada bulan sebelumnya.

ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,75% yoy, sedangkan ULN swasta terkontraksi 1,79% yoy menjadi US$191,45 miliar.

Meski menurun, risiko tetap perlu dicermati karena sejumlah sektor masih mencatat pertumbuhan ULN relatif tinggi. BRI menyebut 10 dari 17 sektor mengalami pertumbuhan ULN yang perlu dipantau, terutama terkait risiko nilai tukar.

Capital Outflow

IHSG melemah tajam 8,35% secara mingguan ke level 6.162 pada W3 Mei 2026.

BRI menyebut pelemahan dipicu sentimen negatif dari peringatan Moody’s dan S&P terhadap pembentukan badan ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu dinilai berpotensi meningkatkan distorsi pasar.

Tekanan terjadi hampir di seluruh sektor. Penurunan terdalam terjadi pada sektor transportasi dan logistik yang merosot 19,18%, bahan baku turun 16,31%, dan energi melemah 13,68%. Investor asing mencatatkan net outflow Rp0,81 triliun pada pekan tersebut. Secara year-to-date, net outflow asing di pasar saham mencapai Rp41,63 triliun.

Yield SBN Naik

Mayoritas yield Surat Berharga Negara (SBN) meningkat pada W3 Mei 2026, terutama tenor pendek 1 dan 2 tahun. Kenaikan yield dipengaruhi keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate ke 5,25% serta naiknya persepsi risiko Indonesia. CDS 5 tahun Indonesia meningkat 4,77 basis poin secara mingguan ke 91,87.

BRI menilai yield SBN yang masih tinggi dapat meningkatkan biaya dana pemerintah ke depan. Meski investor asing masih mencatatkan inflow terbatas di pasar obligasi, sentimen domestik belum cukup kuat untuk menarik aliran modal masuk secara lebih agresif.

Kondisi ini membuat pengelolaan pembiayaan pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Risiko Inflasi Pangan

Harga minyak Brent turun 5,3% secara mingguan ke US$103,5 per barel pada W3 Mei 2026, seiring membaiknya prospek negosiasi AS-Iran. Namun, BRI mencatat harga komoditas pangan justru bergerak naik. Harga beras gabah meningkat 3,2% mingguan, gandum naik 1,7%, dan kedelai juga menguat 1,7%.

Harga pangan yang meningkat serempak berpotensi menambah risiko inflasi dari sisi bahan makanan. Di sisi lain, harga emas turun 0,7% mingguan, iron ore turun 3,2%, dan gas alam turun 3,3%.

BRI menilai penurunan harga minyak dapat meredakan sebagian tekanan energi, tetapi kenaikan harga pangan tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi inflasi domestik.