Universitas Paramadina Gelar Diskusi Laporan ‘The Economist’: Jangan ‘Sensi’, Indonesia Belum Berada di Tepi Jurang Krisis, tapi…

JAKARTA, investortrust.id - Indonesia belum berada di tepi jurang krisis, tetapi ruang untuk menghindari risiko tersebut kian sempit. Karena itu, pemerintah jangan terlalu sensitif (sensi) dalam merespons kritik. Kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi justru bisa dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola negara.

Selain itu, pemerintah perlu segera menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning (target mundur). Perencanaan yang matang berbasis analisis komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengegolkan target dan agenda-agenda besar pemerintah.

Hal itu itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri di kampus Universitas Paramadina, Gedung Trinity (Kampus Kuningan), Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Diskusi itu menghadirkan Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Rektor Universitas Harkat Negeri yang juga mantan Menteri ESDM Sudirman Said, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) ⁠Prof Moh Ikhsan, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro, dan pengamat ekonomi Universitas Paramadina ⁠Wijayanto Samirin.

Baca Juga

The Economist Kritik Kebijakan Fiskal RI, Menkeu Purbaya: Lihat Utang Negara Eropa

Diskusi yang dipandu M Rosyid Jazuli itu secara khusus membedah dua artikel majalah The Economist yang terbit pada pertengahan Mei 2026, yaitu Indonesia on a Risky Path dan Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy. Kedua artikel ini mengkritik keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik Rachbini menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan. Kampus harus menjadi tempat lahirnya kebijakan berbasis data, teori, dan bukti empiris.

“Di sini bebas ya, Paramadina ini ‘kandang akademik’, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujar Didik Rachbini.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menjelaskan, laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius mengenai kondisi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sudirman mengungkapkan, upaya utama yang perlu dilakukan saat ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi melalui tata kelola yang lebih baik. “Semua pihak mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” tegas dia.

Di sisi lain, pengamat ekonomi UI, Prof Moh Ikhsan menilai Indonesia belum berada di tepi jurang krisis. Tetapi ruang untuk menghindari risiko tersebut makin menyempit. “Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras,” ucap dia.

Ikhsan mengemukakan, pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, melemahnya institusi independen, dan ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan merupakan sinyal yang patut diwaspadai.

“Sejumlah pola yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan gejala yang mendahului krisis ekonomi 1997–1998. Tapi kita masih memiliki sejumlah bantalan ekonomi yang membuat situasinya berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998,” papar dia.

Ancaman terbesar saat ini, kata Ikhsan, bukan semata-mata krisis ekonomi, melainkan hilangnya kredibilitas institusi negara. “Indonesia belum di jurang, tapi kita sedang berjalan menuju ke sana, perlahan tapi nyata. Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah,” tandas dia.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, sebagian besar kritik yang disampaikan The Economist memiliki dasar yang kuat, terutama terkait tantangan fiskal, komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, iklim usaha, dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

Wijayanto menekankan, pola pengambilan kebijakan yang dilakukan tanpa perencanaan matang berpotensi menciptakan ketidakpastian jangka panjang. “Pemerintah harus menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Project besar butuh analisis, ada impact analysis, ada piloting, baru dieskalasi,” ucap dia.

Baca Juga

The Economist Berkali-kali Meragukan Indonesia, Berkali-kali Pula Indonesia Bertahan

Wijayanto mengatakan, kritik lembaga internasional seharusnya diperlakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah. “Yang disampaikan The Economist itu harus dianggap sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik, bukan mengedepankan teori konspirasi,” ujar dia.

Sementara itu, peneliti senior BRIN, Prof Siti Zuhro memandang laporan The Economist sebagai alarm yang perlu disikapi secara serius. Kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia tidak seharusnya ditolak mentah-mentah, melainkan dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola negara.

“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi, nggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran? Kita masuk jurang baru dianggap benar?!” tandas dia.

Indonesia, kata Siti Zuhro, belum tentu menuju jurang. Namun, tanpa pembenahan tata kelola politik dan ekonomi yang serius, risiko tersebut dapat menjadi kenyataan. “Pastinya Indonesia belum menuju jurang. Tetapi tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, jurang itu bisa menjadi kenyataan serius dan akut,” tutur dia.