The Economist Berkali-kali Meragukan Indonesia, Berkali-kali Pula Indonesia Bertahan

Oleh: Fithra Faisal Hastiadi PhD

INVESTORTRUST - Di tengah ketidakpastian global hari ini, perdebatan mengenai peran negara dalam ekonomi kembali menguat. Sebagian percaya bahwa pasar harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk bekerja. Sebagian lain meyakini bahwa negara tetap perlu hadir secara aktif, terutama di negara berkembang yang masih menghadapi persoalan ketimpangan, kemiskinan, hingga keterbatasan kapasitas industri nasional.

Diskursus inilah yang tampaknya kembali muncul dalam dua artikel The Economist pada 14 Mei 2026 berjudul “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” dan “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy.”

Dalam tulisan tersebut, berbagai kebijakan Presiden Prabowo — mulai dari penguatan peran negara, hilirisasi industri, program sosial, koperasi desa, hingga pembentukan Danantara — dipandang membawa risiko terhadap ekonomi maupun demokrasi Indonesia.

Tentu kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Bahkan negara yang sehat membutuhkan kritik agar proses pengambilan kebijakan tetap terjaga dan akuntabel. Namun dalam melihat Indonesia, penting juga untuk memahami konteks pembangunan nasional kita yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara maju.

Dan jika melihat sejarahnya, ini bukan pertama kalinya The Economist bersikap skeptis terhadap Indonesia.

Pada akhir 1990-an, Indonesia pernah digambarkan berada di ambang disintegrasi melalui istilah seperti “An Asian Balkan” maupun “Disintegrating Archipelago.” Saat itu memang situasi domestik sangat berat: krisis ekonomi, konflik sosial, dan transisi politik terjadi secara bersamaan. Banyak pihak pesimistis Indonesia mampu bertahan sebagai negara besar yang utuh.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia berhasil melewati fase tersebut dan berkembang menjadi salah satu demokrasi terbesar di dunia dengan stabilitas politik yang relatif terjaga hingga hari ini.

Hal serupa juga terjadi pada periode taper tantrum 2013 ketika Indonesia dimasukkan dalam kelompok Fragile Five. Saat itu Indonesia dipandang sangat rentan terhadap gejolak eksternal akibat normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Namun Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi, mempertahankan pertumbuhan positif, serta terus melanjutkan reformasi struktural.

Begitu pula ketika kebijakan hilirisasi sumber daya alam mulai dijalankan. Banyak kritik muncul bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi efisiensi pasar dan menghambat perdagangan global. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor berbasis mineral dan menarik investasi manufaktur dalam jumlah besar, khususnya pada rantai pasok kendaraan listrik.

Tentu seluruh kebijakan tersebut masih memiliki tantangan dan ruang evaluasi. Namun sulit dipungkiri bahwa Indonesia sedang berupaya bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi dengan basis industrialisasi yang lebih kuat.

Di sinilah sebenarnya letak perbedaan sudut pandang yang menarik untuk dipahami.

Sebagian pendekatan ekonomi modern cenderung menempatkan negara secara minimal dalam aktivitas ekonomi. Sementara di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, negara masih dipandang memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi struktural, memperluas pemerataan, dan memperbaiki berbagai kegagalan pasar.

Dalam sejarah ekonomi dunia, pendekatan seperti ini bukan hal yang asing. Amerika Serikat pada era Franklin Delano Roosevelt menjalankan New Deal untuk keluar dari Great Depression. Jepang dan Korea Selatan juga menggunakan kebijakan industrialisasi berbasis dukungan negara ketika membangun fondasi ekonominya. Bahkan banyak negara maju hari ini tumbuh melalui kombinasi antara mekanisme pasar dan kebijakan negara yang cukup kuat pada fase awal pembangunannya.

Karena itu, ketika pemerintah memperkuat hilirisasi, mempercepat ketahanan pangan dan energi, membangun koperasi desa, atau menjalankan program makan bergizi gratis, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.

Program makan bergizi gratis misalnya, tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga investasi terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Begitu pula dengan pembangunan industri baterai, smelter, dan energi terbarukan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Pada saat yang sama, tentu pengelolaan fiskal, tata kelola, transparansi, dan efektivitas implementasi tetap menjadi faktor yang sangat penting. Di sinilah kritik publik, media, dan akademisi tetap diperlukan agar berbagai kebijakan tersebut berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Karena pada akhirnya, pembangunan ekonomi bukanlah proses yang hitam-putih.

Tidak semua intervensi negara otomatis buruk. Tetapi tidak semua pasar juga selalu bekerja sempurna. Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan yang tepat: menjaga demokrasi tetap hidup, memastikan institusi tetap sehat, sekaligus membangun negara yang efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dan hingga hari ini, pengalaman Indonesia menunjukkan satu hal yang cukup menarik: berkali-kali diragukan, Indonesia justru terus menunjukkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh.

Mungkin karena Indonesia memang selalu berkembang dengan caranya sendiri.

*) Fithra Faisal Hastiadi PhD, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) dan Dosen Universitas Indonesia