Purbaya Ungkap Peran Dana SAL Rp 300 T di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,61%

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 300 triliun di sejumlah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ikut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal I-2026.

Menurut dia, tambahan likuiditas yang masuk ke sistem perbankan melalui penempatan dana tersebut memberi dorongan terhadap aktivitas pembiayaan dan perputaran uang di sektor riil. “Pertumbuhan ekonomi yang 5,61% sebagian didukung dari situ,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga

Menkeu Purbaya: RI Akhirnya Lepas dari ‘Kutukan’ Pertumbuhan Ekonomi 5%

SAL merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai bantalan fiskal maupun instrumen stabilisasi ekonomi. Dalam kebijakan ini, pemerintah menempatkan dana tersebut di sejumlah bank yang tergabung dalam Himbara, kelompok bank BUMN terbesar di Indonesia.

Purbaya menjelaskan, ketika dana pemerintah masuk ke sistem perbankan, kapasitas bank untuk menyalurkan kredit ikut meningkat. Pemerintah tidak secara langsung mengatur sektor mana yang harus menerima aliran dana tersebut. “Saya jawab di sistem, saya sebetulnya enggak nentuin harus ke sektor mana saja karena perbankan lebih mengerti,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan penyaluran pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan yang dinilai memiliki pemahaman lebih baik terhadap kebutuhan pasar dan profil risiko masing-masing sektor.

Dorong Likuiditas

Purbaya menggambarkan strategi ini sebagai dorongan tidak langsung agar bank mempercepat fungsi intermediasi, yakni menyalurkan dana dari simpanan menjadi kredit produktif. Ia menyebut bank akan terdorong menyalurkan dana tersebut karena jika hanya disimpan tanpa disalurkan, maka biaya dana yang ditanggung akan menekan profitabilitas.

Pemerintah memanfaatkan mekanisme insentif ekonomi agar likuiditas tambahan benar-benar mengalir ke perekonomian. “Ini namanya invisible hand, jadi saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita,” kata Purbaya.

Istilah invisible hand merujuk pada mekanisme pasar yang mendorong pelaku ekonomi bertindak sesuai insentif sehingga menghasilkan dampak lebih luas bagi perekonomian. Strategi ini menunjukkan pendekatan fiskal pemerintah yang tidak hanya bertumpu pada belanja langsung, tetapi juga melalui optimalisasi instrumen keuangan negara untuk mempercepat ekspansi kredit.

Baca Juga

Airlangga Targetkan Ratifikasi IEU-CEPA Rampung, Incar Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 % secara tahunan pada kuartal I-2026 dengan perekonomian berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.447,7 triliun pada kuartal I-2026

“Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 bila dibandingkan triwulan I-2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%” ucap Kepala Badan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, di Gedung BPS pada Selasa (5/5/2026).

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar ke ekonomi adalah industri pengolahan sebesar 5,04%, perdagangan 6,26%, pertanian 4,97%, konstruksi 5,49%, dan pertambangan -2,14%. “Total kelima lapangan usaha mencakup sekitar 63,52% dari total PDB,” kata dia.